poskomalut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terjun langsung melihat abrasi pantai di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Rabu (24/6/2026).
Pejabat BNPP terjun langsung ke Morotai sebagai salah satu daerah perbatasan yakni Kepala Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, bersama Asisten Deputi (Asdep) Bidang Perikanan dan Kelautan BNPP RI, Yedi Rahmat.
Berdasarkan agenda kegiatan, para pejabat BNPP memiliki dua agenda. Yakni meninjau abrasi pantai di Desa Joubela dan memantau program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Asdep Bidang Perikanan dan Kelautan BNPP RI, Yedi Rahmat di lokasi abrasi mengungkapkan, pihaknya memantau langsung abrasi yang sudah terjadi sekitar 20 tahun tersebut.
“Kami bersama tim dari BNPP hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyapa masyarakat. Dari hasil kunjungan ini kami melihat abrasi pantai di Desa Joubela sudah cukup lama terjadi, kurang lebih 20 tahun berdasarkan informasi masyarakat setempat,” ungkapnya.
Yedi menjelaskan, bahwa setelah dari hasil pantauan maka pihaknya akan melaporkan hasil temuan itu kepada pimpinan BNPP untuk dicarikan solusi terbaik
“BNPP merupakan lembaga koordinasi yang bertugas membantu dan memfasilitasi daerah-daerah perbatasan. Kondisi abrasi di Joubela ini sangat memprihatinkan dan kami berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah awal untuk membantu penanganannya,” jelasnya.
Selain masalah abrasi, pihaknya juga melakukan peninjauan terkait program Presiden Prabowo soal RTLH di daerah perbatasan.
Pasalnya, program andalan ini akan terus direaaliasi sepanjang Prabowo menjadi presiden RI.
Bahkan berdasarkan data, terdapat 15 ribu unit rumah untuk kawasan perbatasan di Indonesia yang siap dibangun sesuai dengan tindak lanjut kerja sama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Pemerintah pusat sangat konsen membantu masyarakat melalui renovasi rumah tidak layak huni. Program ini merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia dan menjadi salah satu fokus pembangunan di wilayah perbatasan dan ini selalu ada sepanjang Pak Prabowo jadi presiden,” ungkap Yedi kembali.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Sahrim M. Djen, menyampaikan bahwa kunjungan pejabat BNPP RI ke Morotai merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di bawah kepemimpinan bupati terus mendorong agar berbagai program pusat dapat menjangkau masyarakat perbatasan, termasuk bantuan RTLH.
“Alhamdulillah, Morotai mendapat kuota sebanyak 150 unit rumah tidak layak huni yang saat ini sedang diproses oleh tim dari BSPS dan balai terkait,” ujarnya.
Terkait abrasi di Desa Joubela, Sahrim berharap BNPP dapat mempercepat koordinasi dan mendorong kementerian terkait, khususnya Kementerian PUPR, agar segera mengambil langkah penanganan.
“Kami berharap persoalan ini bisa segera ditangani karena dampaknya sudah sangat besar. Abrasi tidak hanya mengancam lingkungan pesisir, tetapi juga telah mencapai kawasan permukiman warga. Bahkan beberapa rumah penduduk dilaporkan sudah roboh akibat terjangan abrasi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan