poskomalut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) melayangkan kritik keras terhadap lambannya kinerja Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), khususnya bidang yang menangani aset daerah.

DPRD Haltim menilai BPKAD terkesan mengabaikan fungsi pengawasan dewan dan tidak segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan aset daerah. Diantaranya Asrama Mahasiswa Haltim di Ternate yang disampaikan berulang-ulang.

Ketua DPRD Haltim, Idrus E. Maneke, menegaskan, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil oleh BPKAD, padahal persoalan terkait kondisi bangunan dan aset daerah tersebut dinilai sangat mendesak.

“DPRD ini menjalankan fungsi pengawasan. Kami sudah mengingatkan BPKAD, khususnya bidang aset, secara berulang-ulang agar segera menindaklanjuti persoalan ini. Namun faktanya, sampai hari ini belum ada tindak lanjut sama sekali,” tegas Ketua DPRD.

Lebih lanjut, Ketua DPRD mengungkapkan bahwa Komisi III sebelumnya telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi fisik bangunan.

“Dari hasil peninjauan tersebut, kami telah berkesimpulan bahwa perbaikan harus segera dilakukan demi mencegah kerusakan yang lebih parah,” ungkapnya.

Menanggapi kemungkinan adanya kendala ketiadaan anggaran reguler sebagai alasan keterlambatan, Ketua DPRD Haltim mendesak pemerintah daerah dan BPKAD tidak terjebak pada birokrasi yang kaku.

Ia meminta agar eksekutif berani mengambil diskresi dengan memanfaatkan pos anggaran darurat atau Belanja Tidak Terduga (BTT) jika kondisi di lapangan memang masuk kategori mendesak.

“Jika alasannya tidak ada penganggaran, sementara BPKAD dan pemerintah daerah menganggap ini darurat untuk segera dibenahi, ya pakai dana darurat atau anggaran tak terduga. Tinggal dilihat saja syarat-syarat daruratnya apa,” ujarnya.

Ia menambahkan, dinas terkait selaku eksekutor kegiatan di lapangan dituntut untuk jauh lebih proaktif dan responsif terhadap temuan dewan.

Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan itu, Idrus memastikan DPRD akan kembali membawa masalah tersebut dalam agenda rapat bersama guna memastikan BPKAD segera mengambil langkah nyata.