Sopir Dum Truk Tuduh DLH Hentikan Aktivitas Galian C di Kota Tenate

Massa yang mulai memanas dan sementara di tenangkan oleh anggota Kepolisian di halaman gedung DPRD Ternate.

Sopir Dum Truk : Rekomendasi belum keluar, Aktivitas pangangkutan akan dilanjutkan besok.

TERNATE-PM.com,  Setelah melakukan aksi selama berjam-jam di
depan gedung DPRD kota Ternate, masa yang tergabung dalam Persatuan Asosiasi
Sopir Dum Truk Kota Ternate akhirnya membubarkan diri setelah melakukan
pertemuan bersama Sekwan DPRD Kota Ternate, Kamis, (20/02/2020).

Korlap aksi, Aswat Ibrahim setelah melakukan
pertemuan bersama Sekwan mengatakan, aktivitas pengangkutan material timbunan
di lokasi galian C akan tetap berjalan sambil menunggu koordinasi antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah.

"Katanya nanti dorang lakukan koordinasi
dengan pemerintah. Jadi torang juga akan tetap menunggu, tetapi torang
sebagai pekerja akan tetap berjalan seperti biasa," ungkapnya kepada poskomalut.com.

Aswat menambahkan, pekerjaan pengangkutan
material timbunan yang akan di lanjutkan adalah proyek di kawasan reklamasi
Kalumata Pantai. Pekerjaan pengangkutan akan mereka lanjutkan besok hari, karena sampai saat ini belum ada rekomendasi  yang melarang.

Untuk lokasi pengangkutan material sendiri,
pihaknya sementara
masih menunggu koordinasi dengan kontraktor.

"Rekomendasi ini kan masih tahap lisan,
jadi kita juga akan tetap menuntut agar pekerjaan ini tetap jalan karena ini
demi kepentingan pembangunan yang ada di kota Ternate. Untuk lokasi, besok baru
kita ketahui karena sementara pihak sopir Dum Truk juga masih menunggu
koordinasi dengan pihak kontraktor," tambahnya.

Sementara itu, Sekwan DPRD kota Ternate yang
melakukan hering bersama Sopir Dum Truk, Shafia M Nur mengatakan, setelah
Dirinya melakukan koordinasi dengan ketua Komisi III melalui via telepon, Anas
U Malik menyampaikan kepada Dirinya bahwa DPRD tidak melarang atau
memberhentikan sopir Dum Truk untuk melakukan aktivitas pengangkutan material.

"Pada prinsipnya DPRD tidak menghentikan
proses pengangkutan material. Jadi nanti mereka akan melakukan rapat dan hasil
rapat itu akan di sampaikan kepada pimpinan, nanti pimpinan membuat rekomendasi
untuk pemberhentian sementara sambil menunggu dorang punya pengurusan izin. Sampai sejauh ini belum ada rekomendasi dari
DPRD terkait pemberhentian sementara," terangnya.

Shafia juga menambahkan, terkait rekomendasi
penghentian sementara yang tidak dikeluarkan oleh DPRD setelah dijelaskan
kepada pihak Sopir Dum Truk, ternyata Sopir Dum truk mengatakan bahwa
penghentian sementara berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang langsung
turun ke lokasi untuk menghentikan sementara pekerjaan mereka.

 "Saya tanya mereka siapa yang suruh untuk
berhenti, kata mereka kalau yang memberhentikan sementara adalah pihak DLH yang
langsung turun ke lokasi. Sebelum itu saya telepon dulu pihak DLH, jangan
sampai dari pemerintah sudah mengeluarkan rekomendasi. Saya juga telepon Sekda,
ternyata Sekda juga belum mengeluarkan rekomendasi ke penambang untuk pemberhentian
kerja galian," tuturnya.

Berdasarkan laporan Sopir Dum Truk bahwa
penghentian sementara dilakukan oleh pihak DLH.  Setelah
dilakukan koordinasi oleh Kabag Umum DPRD, ternyata DLH membantah atas tuduhan
tersebut.

"Setelah Kabag Umum koordinasi dengan
Sekertaris DLH, katanya tidak pernah ada petugas yang turun untuk
pemberhentian. Terus siapa yang sebetulnya dibalik semua ini. Saya juga tanya
kenapa tidak ke DLH, mereka jawabnya kalau belum ke sana saja. Ya kalau memang
DLH yang menghentikan sementara maka seharusnya mereka ke DLH, bukan ke
DPRD," tegasnya.

Rekomendasi pemberhentian sementara yang belum
juga dikeluarkan oleh pemerintah karena sementara masih menunggu rekomendasi
dari DPRD.  Terkait
rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh DPRD nantinya
setelah dilakukan rapat dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pimpinan untuk
dikaji bersama baru bisa dikeluarkan rekomendasi tersebut.

"Sampai sejauh ini kan rekomendasi belum
keluar," tutupnya. (OP-red)

Komentar

Loading...