Sejarah perencanaan tata ruang dan wilayah (RTRW) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, dan sosial sejak masa kolonial ketika praktikperencanaan didominasi oleh model Belanda yang berfokuspada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingankolonial. Di kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta), Bandung, dan Surabaya, tujuan utama adalah mendukungkegiatan ekonomi kolonial dan kebutuhan administratif sertamiliter. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, fokus bergeser ke pembangunan nasional dan distribusipenduduk yang lebih merata, terutama melalui rencanapembangunan lima tahun yang dimulai pada 1960-an. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, pasca-1965, meningkatkan perencanaan yang terstruktur dan terpusat, terbukti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memperkenalkan desentralisasi dalam pengelolaan tata ruang, memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerahuntuk menyesuaikan RTRW dengan kebutuhan lokal, mengakui pentingnya pendekatan partisipatif. Kini, perencanaan tata ruang di Indonesia semakin fokus pada aspek ketahanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan keadilan sosial, serta mengutamakan pelestarian lingkungandan pengembangan yang berkelanjutan, mencerminkansebuah transformasi menuju pendekatan yang tidak hanyamengedepankan pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan, kualitas hidup, dan inklusivitas (PUPR, 2003).

Namun dalam praktik pengembangan urban dan tata ruangmenghadapi sejumlah tantangan ketika diimplementasikan di Indonesia, sering kali menghambat efektivitas dan inklusivitasdalam pencapaian tujuan perencanaan. Salah satu kelemahanutama dari sistem ini adalah biaya dan waktu yang dibutuhkanuntuk melaksanakannya, yang sering kali menjadi batasanserius di Indonesia. Pendekatan ini membutuhkan analisisyang mendalam atas berbagai faktor yang mempengaruhiwilayah atau kota, mulai dari aspek sosial hingga ekonomi. Keterbatasan sumber daya finansial dan manusia sering kali membuat proses perencanaan tidak efisien. Ditambah lagi, proses panjang dan rumit ini dapat menyebabkan penundaandalam pengambilan keputusan yang penting, mengurangikemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhanmendesak masyarakat dengan cepat. Selain itu, kompleksitasrealitas sosial di Indonesia seringkali tidak dapat ditanganidengan efektif melalui model yang bersifat top-down danmenggeneralisasi solusi. Dengan keragaman budaya, etnis, dan geografis yang tinggi, pendekatan yang mengharuskanstandardisasi dapat gagal dalam mengakomodir keunikan tiapwilayah. Akibatnya, rencana yang dihasilkan mungkin tidakrelevan atau bahkan kontraproduktif (Djunaedi, 2014).

Ketidakpastian dan dinamika lingkungan juga menambahtantangan bagi pendekatan ini. Faktor-faktor sepertiperubahan iklim dan fluktuasi ekonomi memerlukanfleksibilitas dalam perencanaan yang tidak bisa disediakanoleh model rasional komprehensif. Karena cenderung statis, model ini sering kali tidak mampu beradaptasi denganperubahan cepat, membuat rencana yang telah disusunmenjadi usang sebelum sempat diimplementasikan. Kurangnya partisipasi publik dalam proses perencanaanadalah kritik utama lainnya. Di Indonesia, di mana nilaidemokrasi dan partisipasi warga dalam pengambilankeputusan sangat dijunjung tinggi, kurangnya keterlibatanmasyarakat dalam proses perencanaan dapat menimbulkanmasalah legitimasi dan penerimaan. Solusi yang dihasilkantanpa masukan yang cukup dari masyarakat sering tidaksesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal, menimbulkanresistensi dan kegagalan dalam implementasi. Pendekatan top-down dalam pengambilan keputusan seringkali tidakmencerminkan kepentingan yang beragam di masyarakat. Keputusan yang diambil oleh sekelompok kecil elit perencanamungkin mengabaikan kebutuhan dan kepentingan yang lebihluas, menghasilkan kebijakan yang tidak adil atau tidakefektif, dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap proses perencanaan itu sendiri. Terakhir, adanyakesenjangan antara perencanaan dan implementasi sering kali meningkatkan biaya dan memperpanjang waktu yangdibutuhkan untuk merealisasikan rencana. Meskipun rencanayang komprehensif mungkin terlihat baik di atas kertas, banyak faktor yang dapat menghambat realisasi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, atau kurangnya kemampuan teknis. Kesenjangan ini seringkali menambah kompleksitas danmenantang efektivitas dari sistem perencanaan rasionalkomprehensif.

Adaptive Collaboration Planning

Adaptive Collaboration Planning (ACP) adalah sebuah konsepperencanaan perkotaan yang bertujuan untuk merespons danberadaptasi dengan cepat terhadap dinamika kebutuhanperkotaan yang kompleks. Ini mengakui kecepatan perubahanurban, tantangan degradasi lingkungan, dan ketidakcukupanperaturan perencanaan yang kaku dalam menghadapi realitasperkotaan yang terus berubah. Dengan mengedepankanpendekatan holistik dan terintegrasi, ACP menuntut pemikiranyang melampaui aspek fisik seperti infrastruktur dan zonasi, melainkan juga memasukkan dimensi sosial, ekonomi, danlingkungan dalam perencanaan. Kerjasama lintas sektor yangmelibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, danmasyarakat sipil menjadi kunci dalam mengembangkan solusiyang responsif dan adaptif, memastikan bahwa setiapkeputusan dan intervensi dapat beradaptasi denganperkembangan situasi. Inisiatif ini bertujuan untukmenciptakan ruang perkotaan yang efisien, berkelanjutan, inklusif, dan adaptif, yang mendorong pertumbuhan organikdan mengintegrasikan teknologi canggih untuk meningkatkanmanajemen kota. ACP memprioritaskan penggunaan data dananalitik dalam pengambilan keputusan, serta penerapanteknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) danInternet of Things (IoT) untuk analisis spatial dan integrasidata real-time. Dengan pendekatan ini, ACP tidak hanyamengatasi tantangan urban saat ini tetapi juga secara proaktifmempersiapkan kota untuk masa depan yang tidak terdugadengan mempromosikan inovasi dan adaptasi yangberkelanjutan, mengakui bahwa kota, seperti organisme hidup, memerlukan perawatan yang dinamis dan responsifuntuk tetap vital dalam menghadapi tantangan mendatang(Susskind et. al, 2010).

Elemen pertama ACP adalah pengakuan terhadap sifatdinamis dari morfologi perkotaan. Kota-kota bukanlah entitasstatis; mereka adalah organisme yang terus berkembang yangdibentuk oleh kekuatan ekonomi, sosial, dan teknologi. Metode perencanaan konvensional sering kali tidak dapatmengikuti perubahan cepat ini, mengakibatkan kebijakanyang ketinggalan zaman yang tidak lagi memenuhi kebutuhanpenduduk. ACP mengatasi ini dengan menganjurkan prosesperencanaan yang responsif dan dapat diadaptasi. Ini bisamelibatkan proses pengembangan iteratif, di mana rencanasecara teratur diperbarui dan direvisi berdasarkan data barudan keadaan yang berubah. Dengan mengadopsi pendekatanyang fleksibel, kota-kota dapat lebih baik menanggapitantangan dan peluang baru yang muncul. Pijakan lain dariACP adalah fokus pada keberlanjutan lingkungan. Ketika area perkotaan berkembang, mereka sering kali memberi tekananbesar pada sumber daya alam dan ekosistem. Model pengembangan konvensional, yang memprioritaskanpertumbuhan ekonomi daripada pertimbangan lingkungan, dapat menyebabkan degradasi ekologis yang signifikan. ACP menantang paradigma ini dengan mengintegrasikankeberlanjutan lingkungan ke dalam inti perencanaanperkotaan. Ini melibatkan tidak hanya pelestarian ruang hijautetapi juga merancang lingkungan perkotaan yangmeminimalkan jejak ekologis melalui infrastruktur danpraktik berkelanjutan. Misalnya, menggabungkan atap hijau, bangunan hemat energi, dan sistem transportasi umumberkelanjutan dapat membantu mengurangi dampaklingkungan kota sambil meningkatkan kualitas hidup bagipenduduknya. Selanjutnya, ACP secara kritis mengatasimasalah instrumen perencanaan yang kaku. Perencanaanperkotaan konvensional sering kali bergantung pada aturandan regulasi tetap yang bisa terlalu kaku untukmengakomodasi kebutuhan lokal yang unik atau situasi yangtidak terduga. ACP mengusulkan pendekatan kolaboratif danpartisipatif untuk perencanaan, di mana kebijakan diciptakanbersama dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingantermasuk penduduk, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa rencana lebihberakar pada realitas lokal dan memiliki dukungan publik yang lebih besar. Dengan melibatkan berbagai kelompokpemangku kepentingan, ACP memfasilitasi prosesperencanaan yang lebih demokratis yang menghormati danmenggabungkan perspektif dan keahlian yang berbeda.

Untuk memahami ACP, dapat diilustrasikan sepertimengobati tubuh manusia yang memerlukan perawatanberbeda untuk berbagai penyakit yang dialami. Contohnya, memberikan obat painkiller untuk sakit kepala, dan perawatangigi untuk masalah gigi. Hal yang sama juga dengan sebuahkota, diperlukan strategi beragam yang disesuaikan denganberbagai masalah yang dihadapi. Misalnya, area perumahanmungkin diuntungkan dari tindakan penanganan arus lalulintas dan ruang hijau untuk meningkatkan kelayakan hunian, sementara zona industri mungkin memerlukan kontrollingkungan yang lebih kuat dan peningkatan infrastruktur untuk menangani lalu lintas berat dan produksi. Meskipunperawatan ini berbeda, tujuan keseluruhan tetap konsisten: memelihara dan meningkatkan kesehatan keseluruhan kota.Perencanaan Kolaborasi Adaptif juga menekankan pentingnyaskalabilitas dan replikasi inisiatif yang berhasil. Strategi yangberhasil baik di satu bagian kota harus diadaptasi dandireplikasi di bagian lain, meskipun dengan modifikasi yangdiperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Pendekatan yang dapat diskalakan ini tidak hanya memastikanbahwa inovasi yang berhasil dimaksimalkan tetapi jugamemfasilitasi strategi pengembangan perkotaan yang kohesifyang selaras dengan tujuan yang lebih luas dari kota.

Dalam implementasi Adaptive Collaboration Planning (ACP), diperlukan kepemimpinan yang tegas dan visi yang terdefinisidengan baik dari para perencana kota serta pembuatkebijakan. ACP juga bergantung pada sistem yang efektifuntuk penggalian dan analisis data, karena evaluasi yangberkelanjutan dan umpan balik merupakan aspek krusialdalam perencanaan yang bersifat adaptif. Dalam konteks ini, teknologi memegang peranan vital, dengan alat-alat sepertiSistem Informasi Geografis (SIG), monitoring data secarareal-time, dan platform digital untuk partisipasi masyarakat, semua berkontribusi secara signifikan terhadap pengoptimalanproses perencanaan kota. Pendekatan ini tidak hanyamemastikan bahwa kebijakan dan intervensi tetap relevan danefektif di tengah kondisi yang dinamis, tetapi jugamemperkuat keterlibatan dan transparansi dengan publik, memungkinkan respons yang lebih cepat dan lebih tepatterhadap kebutuhan yang berubah-ubah dari komunitas urban.

Perbedaan Utama

Adaptive Collaboration Planning (ACP) dan Comprehensive Planning (CP) merupakan dua metode dalam perencanaanspasial yang menampilkan kontras yang signifikan dalampendekatan mereka. ACP diutamakan untuk mendukungfleksibilitas dan adaptasi, mempromosikan suatu pendekatanyang sangat responsif terhadap perubahan cepat dalamdinamika sosial-ekonomi. Pendekatan ini menekankanpentingnya memperbarui kebijakan dan rencana berdasarkanumpan balik dan situasi terkini, menjadikan ACP sangat dinamis dalam menghadapi tantangan perkotaan yang terusberubah. Sebaliknya, CP memiliki karakter yang lebih kakudan statis. Di Indonesia, CP seringkali dirancang sebagaidokumen perencanaan jangka panjang yang mencakup banyakaspek dan detail, tetapi tidak selalu cepat dalam menanggapiperubahan yang tidak terduga. Rencana ini cenderungmengutamakan stabilitas dan prediksi jangka panjang, yangbisa mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dalammenghadapi perubahan mendadak atau kebutuhan mendesakyang muncul.

Dalam hal proses pengambilan keputusan, ACP menonjoldengan advokasi kuatnya untuk partisipasi aktif dari berbagaipemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, sektorswasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Inibertujuan untuk menghasilkan solusi yang lebih inklusif danyang mempertimbangkan kepentingan beragam kelompok, menjadikan proses perencanaan lebih demokratis danmewakili berbagai perspektif yang ada di masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa kebijakan dan rencana yangefektif sering kali berasal dari kolaborasi dan input yang luasdari berbagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.Sementara itu, dalam CP, meskipun ada upaya untukmelibatkan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan, kegiatan ini masih sering kali dipimpin dan diarahkan olehahli perencanaan dan pemerintah. Ini bisa mengakibatkankurangnya representasi dari beberapa kelompok dalammasyarakat, karena mungkin tidak semua suara dan kebutuhanmasyarakat terakomodasi dengan baik dalam pembuatankebijakan.

Mengenai pendekatan terhadap keberlanjutan, ACP sangat memfokuskan pada integrasi keberlanjutan lingkungan ke dalam semua aspek perencanaan. Pendekatan ini mendukungpengembangan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadapperubahan iklim, memastikan bahwa aspek-aspek lingkunganmenjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yangdiambil. ACP memandang keberlanjutan sebagai komponenesensial yang harus terjalin dalam semua level perencanaan, mendorong praktek yang mengurangi dampak negatifterhadap lingkungan dan meningkatkan resiliensi komunitas.Di sisi lain, meskipun CP mencakup elemen keberlanjutan, pendekatan yang lebih konvensional dan kaku sering kali membuatnya kurang efektif dalam menangani isu-isulingkungan yang cepat berubah. Hal ini dapat menyebabkanpendekatan yang diambil dalam CP tidak selalu sesuai dengantantangan lingkungan terkini, karena mungkin membutuhkanwaktu yang lebih lama untuk mengintegrasikan inovasi danperubahan kebijakan yang bertujuan untuk perlindunganlingkungan.

Perbedaan pendekatan antara ACP dan CP ini menunjukkanpentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam perencanaanperkotaan modern. Karena dinamika perkotaan dan tantanganlingkungan terus berkembang, perencanaan yang efektifmemerlukan kerangka kerja yang dapat cepat beradaptasi danmerespons kebutuhan yang berubah. ACP menawarkankerangka kerja tersebut dengan mengedepankan kolaborasi, partisipasi, dan keberlanjutan, sementara RTRW membutuhkan evolusi untuk lebih mengintegrasikan aspek-aspek tersebut agar tetap relevan dan efektif dalammenghadapi tantangan perkotaan di masa depan.

Strategi Penerapan ACP di Masa Depan

Mengintegrasi pendekatan Adaptive Collaboration Planning (ACP) dalam sistem perencanaan Indonesia memerlukanserangkaian strategi yang inovatif dan fleksibel untukmeningkatkan efektivitas pengelolaan perkotaan dan tataruang. Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan praktikyang lebih dinamis dan adaptif yang dapat menanganitantangan urban yang berkembang pesat. Salah satu langkahawal yang penting adalah pembaruan regulasi. Kebijakanperencanaan yang ada perlu direvisi untuk menambahfleksibilitas dalam Rencana Komprehensif, memungkinkanperubahan yang lebih cepat dan mudah disesuaikan dengankondisi terkini. Ini berarti mengembangkan mekanisme baruyang lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, danlingkungan yang terjadi dengan cepat, sehingga perencanaandapat terus relevan dan efektif dalam menghadapi perubahanyang tidak terduga. Selanjutnya, peningkatan partisipasipublik sangat krusial. Dengan menerapkan platform digitaldan offline yang canggih, partisipasi publik dapat diperluasdan dibuat lebih efektif. Teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk mengumpulkan masukan dan umpanbalik dari warga secara real-time, memungkinkan suaramasyarakat lebih didengar dalam proses perencanaan. Hal initidak hanya meningkatkan transparansi dalam pengambilankeputusan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yangdibuat lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginanpenduduk lokal.

Strategi masa depan ACP sangat bergantung pada integrasidata dan teknologi canggih seperti Sistem Informasi Geografis (GIS), big data analytics, dan pemodelan data spasial. GIS membantu merekam, menganalisis, dan memvisualisasikandata geografis untuk pemantauan real-time perkembanganperkotaan dan kondisi lingkungan, sementara big data analytics mengidentifikasi pola dan tren dari data besar. Pemodelan data spasial memungkinkan pembuatan model 3D untuk simulasi dan visualisasi dampak proyek sebelumpelaksanaannya. Teknologi Internet of Things (IoT) danRemote Sensing melalui citra satelit memperkaya data untukanalisis kondisi terkini, mendukung keputusan berbasis buktioleh pembuat kebijakan. Software seperti UrbanSim danCityEngine (ESRI, 2024), serta platform partisipasi publik digital seperti Social Pinpoint, memungkinkan simulasiskenario urban dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) menyediakan pengalaman immersive untuk visualisasirencana perkotaan. Mobile GIS dan aplikasi terkaitmemfasilitasi pengumpulan data lapangan secara efisien danreal-time. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi perencanadan pembuat kebijakan sangat penting, dengan program pelatihan komprehensif untuk memperkenalkan prinsip ACP, keterlibatan masyarakat, dan aspek keberlanjutan dalamperencanaan. Selain itu, program pelatihan yang komprehensifharus diselenggarakan untuk mengenalkan mereka padaprinsip-prinsip ACP, termasuk cara melibatkan masyarakatsecara efektif dan mengintegrasikan aspek keberlanjutandalam perencanaan. Pendidikan berkelanjutan ini akan memastikan bahwa para profesional di bidang ini dilengkapidengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untukmenerapkan ACP dalam pekerjaan mereka.

Pelaksanaan proyek percontohan merupakan elemen pentingdalam strategi integrasi ACP (Adaptive Collaboration Planning) dalam perencanaan perkotaan di Indonesia. Melaluiimplementasi proyek-proyek ini di berbagai kota atauwilayah, wawasan berharga dapat diperoleh tentangbagaimana ACP bekerja dalam praktik nyata, memungkinkanevaluasi efektivitasnya dalam berbagai konteks danpenyesuaian yang diperlukan sebelum diadopsi secara lebihluas. Pengalaman dari proyek-proyek percontohan ini menjadibahan pembelajaran yang sangat berharga dalam merumuskanrencana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahancepat di lingkungan sosial dan ekonomi. Integrasi ACP memiliki potensi besar untuk memberikan fleksibilitas yangsangat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan tersebut, menawarkan respons yang lebih adaptif terhadap tantanganlingkungan masa depan, membantu menciptakan kota-kota yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif dantanggap terhadap kebutuhan warganya. Melalui strategi yangdirancang dengan hati-hati, ACP bisa menjadi fondasi yangkuat untuk perencanaan perkotaan yang lebih interaktif, adaptif, dan berkelanjutan. Proyek percontohanmemungkinkan penilaian sejauh mana ACP dapatdiintegrasikan dalam perencanaan kota secara efektif, denganobservasi terhadap dinamika lokal dan penyesuaian yangrelevan, memungkinkan pengembangan rencana yang lebihkohesif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kota atauwilayah. Selain itu, proyek ini juga memungkinkanidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul, sehingga solusi yang lebih tepat dapat dirumuskan sebelumditerapkan secara lebih luas. Dalam konteks perencanaanperkotaan di Indonesia, ACP menawarkan banyak manfaat, terutama bagi kota-kota yang mengalami pertumbuhanpenduduk dan urbanisasi yang cepat, menghadapi berbagaitantangan seperti infrastruktur yang tidak memadai, kemacetan lalu lintas, dan masalah lingkungan. Denganmengintegrasikan ACP, kota-kota dapat menjadi lebih tanggapterhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan cepatterhadap tantangan yang muncul, yang sangat penting dalammenciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan daninklusif, di mana semua warga negara dapat menikmatikualitas hidup yang lebih baik. Implementasi ACP juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangkukepentingan, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dansektor swasta, memastikan bahwa semua perspektif dankebutuhan dipertimbangkan dalam perencanaan danpelaksanaan proyek, serta mendorong rasa kepemilikan dantanggung jawab bersama terhadap pembangunan kota yanglebih baik.

Sebagai contoh, di Bologna, Italia, Foster dan Christian Iaionebekerja sama dengan pemerintah lokal untuk menerapkanmodel tata kelola kota baru yang disebut Care and Regeneration of the Urban Commons. Proyek ini melibatkanpenyusunan peraturan yang memungkinkan kota untukmembuat pakta kolaborasi dengan komunitas, organisasinirlaba, dan universitas. Pakta-pakta ini membantupengelolaan sumber daya perkotaan seperti taman, plaza, danperumahan terjangkau secara desentralisasi. Mereka jugamembentuk laboratorium lingkungan, yang memungkinkankomunitas berpartisipasi langsung dalam pengambilankeputusan dan alokasi sumber daya. Pendekatan ini tidakhanya memberdayakan penduduk setempat, tetapi jugamendorong budaya eksperimen dan tanggung jawab bersamadalam pembangunan kota. Di New York City, Foster menerapkan prinsip-prinsip Perencanaan Kolaborasi Adaptifuntuk mengatasi kesenjangan digital di daerah-daerah yangkurang terlayani. Bersama dengan berbagai pemangkukepentingan, termasuk pemerintah kota, organisasi komunitasseperti Silicon Harlem, dan perusahaan swasta sepertiMicrosoft, Foster membantu mengembangkan jaringanbroadband berkecepatan tinggi yang dimiliki oleh komunitas. Proyek ini mencontohkan model inovasi yang melibatkansektor publik, swasta, akademik, sipil, dan komunitas. Inisiatifini tidak hanya menyediakan infrastruktur digital penting, tetapi juga membentuk struktur tata kelola yang melibatkanDewan Penasihat Komunitas, sehingga penduduk setempatmemiliki suara dalam pengelolaan dan perluasan jaringan. Pendekatan kolaboratif ini memenuhi kebutuhan mendesaksambil membangun kapasitas jangka panjang untukpembangunan yang dipimpin oleh komunitas (Shutkin & Bush, 2021).

Kedua contoh ini menunjukkan betapa efektifnya PerencanaanKolaborasi Adaptif dalam menciptakan kota yang lebihtangguh dan inklusif. Dengan mendesentralisasikanpengambilan keputusan dan mendorong kemitraan lintassektor, proyek-proyek ini berhasil menunjukkan bagaimanatata kelola perkotaan dapat diubah untuk melayani semuapenduduk dengan lebih baik, terutama mereka yang berada di komunitas rentan. Dengan demikian, ACP bukan hanyamenjadi pendekatan teknis, tetapi juga proses sosial yangmemberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalampembangunan lingkungan mereka. Strategi pelaksanaanproyek percontohan untuk ACP dalam perencanaan perkotaandi Indonesia menawarkan banyak peluang untuk inovasi danpeningkatan kualitas hidup di perkotaan, denganmemanfaatkan pelajaran dari proyek percontohan ini untukmengembangkan pendekatan yang lebih holistik danterintegrasi, yang tidak hanya menanggapi tantangan saat initetapi juga mempersiapkan kota-kota untuk masa depan yanglebih berkelanjutan. ACP, dengan fleksibilitas danadaptabilitasnya, dapat menjadi alat yang efektif dalammenciptakan kota-kota yang lebih tanggap, inklusif, danberkelanjutan di Indonesia.