poskomalut.com
baner header

Dinas Pendidikan Kota Ternate Akui Kurang “Faduli” Terhadap Lembaga PAUD

TERNATE-PM.com, setelah mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPRD kota Ternate, Kepala Dinas Pendidikan menganggap kepedulian Pemerintah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih minim.

Hal tersebut diungkapkan setelah mengikuti rapat dengar pendapat bersama komisi III yang telah melakukan studi banding ke Depok, di Direktorat Pendidikan beberapa waktu lalu, dan memberikan bandingan dengan Dinas pendidikan di Kota Ternate.

Kepala Dinas Pendidikan, Ibrahim Muhammad, kepada poskomalut.com Selasa, (04/02/2020) mengatakan, dari hasil studi banding tersebut ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah  kota ternate terutama terkait penganggaran terhadap lembaga PAUD yang harus dimaksimalkan.

Selama ini ketergantungan PAUD berada pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari BLP.

“BLP juga sedikit mengalami kendala karena persoalan Baperdik. Baperdik juga dipengaruhi oleh operator yang tidak terlalu maksimal karena peningkatan SDM operator yang tidak terlalu intensif diberikan”, ungkap Ibrahim.

Menurutnya, keinginan masyarakat untuk mendirikan PAUD di Kota Ternate belum berbanding lurus dengan kesiapan yang dimiliki terutama sarana dan SDM sebagai tenaga pengajar.

“Kita harus bersyukur bahwa masyarakat sudah punya keinginan yang besar, sekarang tinggal bagaimana political unit dari pemerintah”,  terangnya.

Ibramhim menjelaskan, selama ini keberpihakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan terhadap PAUD masih dikatakan sangat minim. Dengan adanya instruksi langsung dari Presiden Negara Republik Indonesia tentang kewajiban anak yang akan masuk pendidikan sekolah Dasar (SD) paling tidak diharuskan memiliki sertifikat PAUD.

Dengan demikian, setiap orang tua diwajibkan untuk memasukkan anaknya ke PAUD agar bisa mendapatkan sertifikat sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan di SD.

“Dinas inikan juga pemerintah, jadi kita harus akui bahwa selama ini keberpihakan kita masih minim ke PAUD. Karena sudah ada peraturan seperti itu maka masyarakat juga wajib untuk memasukkan anaknya di PAUD”,  Jelas Ibrahim.

Persoalan sekarang yang sedang dihadapi Dinas Pendidikan menurutnya adalah pertanyaan yang diajukan dari masyarakat terkait keharusan anak-anak mereka yang akan masuk sekolah Dasar tanpa memiliki sertifikat PAUD. Menanggapi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan harus menggunakan aturan lama dan akan mereka terapkan Peraturan Menteri (Permen) no 17 tentang usia.

Usia masuk SD yang ideal adalah berumur 6,6 tahun, adapun toleransi bagi anak yang berumur 5,6 tahun berdasarkan rekomendasi dari Psikolog. Untuk itu, Dirinya berharap masyarakat juga memiliki kesadaran tentang rasa bosan anak yang terlalu lama belajar di PAUD sehingga meminta keluar dan melanjutkan pendidikan di SD meskipun umurnya belum mencukupi batas yang sudah ditentukan.

“kalau terlalu lama di PAUD maka dia minta keluar, sementara regulasi yang mengatur di SD belum memperbolehkan. Jadi masyarakat juga jangan terlalu dini untuk memasukkan anaknya ke PAUD karena dikhawatirkan hal tersebut terjadi”, paparnya.

Selain itu, Ibrahim sangat mengapresiasi kinerja komisi III DPRD Kota Ternate yang memiliki tingkat kepedulian sangat tinggi, dimana apabila suatu program yang belum dijalankan oleh suatu instansi maka komisi III selalu mensuport dengan memberikan motivasi-motivasi terbaik sebagai jalan keluar apabila ada kendala yang ditemukan belum memiliki solusi.

“Sebagai mitra, saya sangat mengapresiasi kinerja komisi III yang memiliki tingkat kepedulian tinggi. Kalau ada yang belum jalan dan terselesaikan, mereka yang selalu dorong agar dipercepat, kami sangat bersyukur memiliki mitra seperti ini”, tutupnya. (OP-red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: