DK Tidak Relevan, DPRD Minta Pemkot Ternate Revisi

Wakil Ketua Komisi I Jainul Rahman

TERNATE-PM.com, Komisi I DPRD Kota Ternate meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, untuk merevisi Peraturan Walikota (Perwali) tentang pengelolaan Dana Kelurahan (DK). Sebab, Perwali yang dipakai saat ini, tidak relevani dengan kondisi kekinian.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD, Jainul Rahman saat ditemui Posko Malut, Selasa (25/02/2020). Menurutnya, saat Komisi I DPRD berkonsultasi dengan Pemerintah Tangerang Selatan serta Kemendegri Bidang Keuangan Daerah, ada banyak masukan yang Komisi I terima mengenai model pengelolaan DK sebagai bahan untuk disampaikan ke Pemerintah Kota Ternate.  

“Memang di sana, diatur secara mendetail di Perwalinya,
mengatur hal-hal teknis, dan itu melibatkan semua OPD terkait, Dinas PUPR kalau
bicara infrastuktur, ada Bapelitbangda, Bagian Pemerintahan, Bagian Keuangan,
jadi semua instansi terkait berhubungan dengan pembangunan infrastruktur,
ekonomi, sejarah budaya, itu semua dilibatkan,” jelasnya.

Ia mengaku, informasi yang didapat saat kunjungan luar
daerah, akan disampaikan ke Pemerintah. Ia berharap Pemerintah mampu mengejewantahkan
Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ke dalam Perwali,
sehingga bisa diatur secara detail pengelolaan keuangannya.

“Dalam rangka memberikan bekal kepada perangkat di tingkat Kelurahan saat menggelola DK tahun 2020. DPRD melihat khususnya Komisi I, Perwali Kota Ternate harus direvisi, karena ada sejumlah hal teknis yang harus dimasukan sehingga itu menjadi acuan teman-teman di tingkat Kelurahan supaya tidak salah menerjemahkan regulasi di tingkat atas itu,” tegasnya. (cha/red)

Komentar

Loading...