TERNATE-PM.com, Anggota DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang saat ini banyak dikritisi dan ditolak oleh kalangan menengah dan ormas pekerja. Karena Pemerinta Pusat (Pempus) belum mampu melakukan kajian metodik secara mendalam dan komperensif betul.

"Hadirnya RRU Omnibus Lau ini terlihat sangat elitis sekali," kata Mubi kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/03/2020).

Menurutnya, Pempus
bersama DPR, tak bisa menyetujui sesuatu regulasi yang
dimana tak ada kajian yang komprensif betul, sehingga
harus dicari akar masalah apa yang dipakai dalam RRU
ini atau metode apa yang dipakai dalam mendapat bahan untuk membuat regulasi
tersebut. Jika metode yang dipakai seperti dilakukan diskusi publik terus
menerus terhadap sejumlah pemangku kepentingan mulai dari Pempus, pemodal asing,
pengusaha lokal, ormas pekerja dan pihak-pihak lainya ini harus terus
dilabatkan.

"Sehingga
subtansi dari pengsederahanaan RRU Omnibus Lau dari sejumlah aturan ekonomi
yang dibuat menjadi sederhana kira-kira apa yang bisa dipakai atau mana yang
bisa dipakai dan mana yang tak bisa dipakai,"ujarnya

Lanjutnya, dirinya
sangat yakin jika siapapun ahli legislator dan ahli hukum pastinya akan
menyelahkan Pempus dan DPR terkait RUU Omnibus Lau ini, karena metode yang
dapakai tak tepat. Sehingga wajar saja terjadi penolakan RRU tersebut. Karena
sangat terlihat elitisi skali pengajuan regulasi ini.

"Tanya saja ke Pempus itu apakah ini sudah perna lakukan kajian publik bersama dengab pihak-pihak terkait itu tidak pernah dan jika itu pernah pasti akan masyarakat terima,"pungkasnya. (nox/red)