Gubernur Malut Diminta Tutup Akses Bagi TKA Asal Tiongkok

Anggota DPRD Kota Ternate Yamin Rusli.

TERNATE-PM.com, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) diminta mengeluarkan instruksi kepada pihak imigrasi maupun otoritas bandara, agar tak memberikan izin kepada TKA asal Tiongkok melakukan kunjungan ke Malut.

Permintaan ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Yamin Rusli, saat ditemui Posko Malut, Selasa (4/02/2020). Selain pencekalan kedatangan, Gubernur juga diminta melayangkan surat teguran kepada seluruh perusahan tambang di Halmahera untuk menghentikan memasukan karyawan mereka asal Tiongkok ke wilayah produksi tambang, guna mencegah penyebaran virus Corona di Malut.

"Untuk
sementara TKA dan Turis dari Tionghoa di stop dulu masuk di Ternate atau Malut,
ini seharusnya Gubernur yang bicara. Harus setop dulu,” katanya.

Desakan
tersebut menyusul adanya informasi 10 TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT
Weda Bay Nikel berhasil masuk ke Ternate, tanpa protokol pemeriksaan kesehatan.
Selain itu, kedatangan mereka ke Malut disaat Badan Kesehatan Dunia WHO
mengeluarkan situasi darurat global wabah virus corona.

"Para
TKA itu harus diperiksa dulu oleh Dinkes, tidak boleh kecolongan. Karena sesuai
penjelasan Menkes pengunjung dari Cina harus membutuhkan 14 hari masa 
inkubasi, jangan hanya melakukan pemeriksaan beberapa menit kemudian bilang
mereka ini hanya kecapean, tidak boleh seperti itu, tidak boleh hanya
observasi,” jelas politisi NasDem ini.

Sementara
Kepala Dinas Ketenagagakerjaan Kota Ternate, Jusuf Sunya menjelaskan, setiap
daerah di Indonesia termasuk Ternate maupun Malut  sudah ditetapkan lampu
merah tanda bahaya virus tersebut. Di Ternate kata dia, arus penerbangan TKA
rata-rata dari Cina-Manado, Manado-Ternate, ada juga dari Jakarta-Ternate.

Dia
mengaku, memang arus lalu lintas TKA Cina di Provinsi ini cukup banyak, tetapi
Dinsnaker tidak memiliki kewenangan untuk mendata jumlah TKA tersebut, karena
kewenanganya sudah dilimpahkan ke Provinsi sebagaimana Undang-Undang nomor 24
tahun 2004. 

“Terkait
dengan pengawasan TKA itu kita di Kabupaten/Kota sudah tidak punya lagi
kewenangan berdasarkan UU 24 tahun 2004, itu pengawasan orang asing semuanya
ditarik ke Provinsi,” ucapnya.

Yusuf kecewa
dengan Pemerintah Provinsi karena lambat bergerak. Mestinya Provinsi harus
lebih cepat merespon keadaan yang terjadi sekarang karena menyangkut dengan
keselamatan nyawa manusia. 

“Kita harus bertanggung jawab jangan sampai sudah terjadi baru kita seperti kehilangan daya dan upaya itu. Provinsi lambat sebetulnya, karena pertama regulasi tidak lagi memberikan kewenangan kepada kita,” tegasnya. (beb/red)

Komentar

Loading...