poskomalut.com
baner header

Kasman Minta Dewan Otsus Diperluas Komponen Strategis di Daerah

TOBELO-PM.com, Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku Utara, Dr. Kasman H. Ahmad, menyarankan Dewan Otonomi Khusus (Otsus) Malut agar diperlebar dan komponen strategi ke seluruh daerah Provinsi Malut.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malut (UMMU), dengan sapaan Kace itu, secara pribadi sangat mendukung perjuangan Otsus Malut, dan patut dijadikan agenda bersama rakyat Malut. Otsus sebuah tuntutan yang sangat realistik bagi Malut, dan juga memiliki karakteristik yang unik, bila dibandingkan dengan daerah lain yang diberikan keistimewaan Otsus. “Saya secara pribadi sangat mendukung Otsus Malut, dan patut dijadikan agenda bersama Rakyat Malut,” katanya pada poskomalut.com, Jumat (11/10/2019).

Menurutnya, Otsus Malut memiliki karakteristik yang sangat unik bila dibandingkan dengan daerah lain, yang mendapat keistimewaan Otsus seperti DKI Jakarta, karena posisinya sebagai ibu kota Negara Indonesia, demikian juga Yogyakarta diberikan Otsus karena latar historisnya, budayanya, dan pernah menjadi ibu kota negara.

Hal yang sama juga Aceh dan Papua diberikan hak Otsus. “Saya sarankan Dewan Otsus yang dibentuk untuk diperluas radius partisipasi dan melibatan komponen strategis di daerah ini. Hal ini, dilakukan agar menghindari adanya ketersinggungan, merasa tidak dilibatkan atau merugikan daerah tertentu secara politik, ekonomi dan budaya setelah Otsus ini terwujud,” jelasnya.

Kasman yang juga tokoh Tobelo Galela itu, menjelaskan potensi Malut. Ia melihat, Malut memiliki semuanya, seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, budaya, historis, maupun geopolitik dan geostrategis. Hanya ibu kota negara yang tidak dimiliki Malut. Inilah fakta keras Malut yang sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan Otsus kepada Malut.

“Selain itu, harus memerlukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan kondisi wilayah secara komprehensif untuk meyakinkan pemerintah pusat, maupun menjadi arah kebijakan pemerintah daerah selanjutnya,” tutur Kasman. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: