TERNATE-PM.com, Komisi III DPRD masa jabatan 2019-2024
lebih fokus mengawasi persoalan pendidikan, kesehatan dan program fisik yang
belum selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate seperti pembangunan
Pasar Sabi-Sabi dan proyek multiyears. “ Itu menjadi skala prioritas komisi III
dalam beberapa bulan kedepan, ”ujar Ketua Komisi III Anas Umalik, Jumat
(18/10/2019).

Dalam waktu dekat Komisi III akan
melakukan rapat perdana menyusun program kerja terutama fungsi pengawasan
terhadap pendidikan, kemudian kesehatan, infrastuktur, soal persampahan dan beberapa
proyek yang belum jalan sampai saat ini.

Selain itu akan melakukan kunjungan dalam daerah untuk memantau langsung program kegiatan yang sedang berlangsung kemudain akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Disinggung mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Anas meminta Diknas Pendidikan (Diknas) dan BKPSDM agar mengidentifikasi jumlah guru baik yang berstatus PNS maupun PTT.

Hal itu dilakukan sebab ada guru yang di SK-Kan oleh Kepala Sekolah dengan  menggunakan dana Bos.  "Perlu ada singkronisasi data antara Dinas Pendidikan, BKD dan Sekolah, itu ketegasan kami agar Diknas juga ada ketegasan kepada sekolah, yang namanya Kepsek itu tidak punya kewenangan mengangkat guru honnorer kecuali ada persetujuan dari Diknas,” tegasnya. (i-phan/red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko
Malut, edisi Senin, 21 Oktober 2019, dengan judul ‘Komisi
III Awasi Urusan Pendidikan dan Kesahatan’