Komisi III Keluarkan Rekomendasi Hentikan Sementara Aktivitas Galian C di Kota Ternate

Ketua Komisi III DPRD Ternate, Anas U Malik.

TERNATE-PM.com,  Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota
Ternate, Selasa, 18 Februari  2020 melaksanakan
rapat dengar pendapat umum untuk menindak lanjuti permasalahan galian mineral
non logam dan batuan yang ada di Ternate. Dalam rapat tersebut, komisi III menemukan
15 pelaku usaha yang beroperasi di Kota Ternate selama ini ternyata tidak memiliki izin galian C.

Agenda rapat dengar pendapat yang dilaksanakan
di ruang Eksekutif
Room DPRD Kota Ternate, Kelurahan
Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan.
Komisi III mengundang  Ketua TKPRD, Kadis
DLH, Kepala Dinas PUPR kota Ternate, Kepala BAPPELITBANGDA Ternate, Direktur
PT. Maligaphy, Jamaludin Wua, H. Ahmad Kamaludin, H. Rustam ABD. Habib, Umran
Drakel, Direktur Cv. Cyla Mandiri dan Hamka H. Hasyim.

Setelah melakukan rapat dengar pendapat, Ketua
Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U Malik, kepada poskomalut.com mengatakan, terkait
rapat dengar pendapat yang telah dilaksanakan, Komisi III juga mengundang pihak
pelaksana galian
C, baik perorangan maupun perusahan yang ada di Kota Ternate diantaranya
Direktur PT. Maligaphy, Jamaludin Wua, H. Ahmad Kamaludin, H. Rustam ABD.
Habib, Umran Drakel, Direktur Cv. Cyla Mandiri dan Hamka H. Hasyim.

"Itu yang juga menjadi peserta pada saat
rapat dengar pendapat yang dilaksanakan," terangnya.

Dalam rapat tersebut ada beberapa keputusan
strategis yang telah diambil oleh Komisi III dan pihak Pemerintah Kota Ternate. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima Komisi III dari DLH saat dilakukan rapat dengar
pendapat, total keseluruhan pelaku pertambangan galian C di kota Ternate
sebanyak 15 usaha yang terdiri dari perorangan maupun perusahaan badan usaha.

"Dari 15 itu, ada 11 yang mengantongi  izin UPUKL tapi izinnya pemerataan lahan dan tidak ada izin galian C. Sementara itu selama ini tidak ada izin sama sekali,"
kesalnya.

Setelah dilakukan rapat, ada banyak masukan
yang diberikan oleh anggota Komisi III kepada pemerintah bahwa sesuai aturan yang ada dan berlaku
dalam Negara
RI. Pertama UU no 4 tahun 2009 tentang minerba, dimana kajiannya terdapat
beberapa sanksi dan aturan yang sampai saat ini belum terdapat pembangunan yang
memenuhi syarat-syarat dari para pemilik usaha galian C.

"Yang ke dua, ada terkait UU no 23 tahun
2019 tentang pemerintahan Daerah. Kewenangan itu juga sudah di alihkan ke
pemerintahan Provinsi," tuturnya.

Masukan yang ke tiga terkait UU 32 tahun 2019
tentang pengelolaan lingkungan serta peraturan daerah Kota Ternate no 2 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah. Menurutnya,
dari semua kajian aturan tersebut, para pelaku usaha yang menggunakan izin pemerataan lahan
bertentangan dengan ketentuan dan norma yang ada.

"Karena itu rekomendasi Komisi III mengeluarkan
secara tertulis, memaksakan pemerintah daerah Kota Ternate untuk dapat menghentikan sementara aktivitas
galian C yang ada di Ternate," tegasnya.

Selain itu, Komisi III juga meminta pemerintah melalui ketua
TKPRD untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan
koordinasi bersama pihak pelaku usaha galian C, Pemprov, bahkan Pempus untuk secepatnya
agar pelaku galian C dapat melakukan aktivitas dengan legal.

"Harus ada izin, apakah ijin IUP, izin penambang rakyat atau
izin
pembatuan. Jadi penting dikaji agar secepatnya semua pelaku usaha galian C
harus legal dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang ada,"
tambahnya.

Komisi III juga meminta kepada pemerintah
untuk serius menindak lanjuti apa yang menjadi rekomendasi Komisi. Rekomendasi ini
juga akan disampaikan secara tertulis dan seterusnya di sampaikan ke pimpinan-pimpinan
DPRD untuk  di lanjutkan ke pemerintah.

"Apabila pemerintah tidak merespons dan
tidak serius pada rekomendasi DPRD maka DORD juga akan memberi ruang dalam
ketentuan tata tertib, maka kita juga bisa menggunakan Pansus dan hak-hak yang
ada dalam tata tertib maupun ketentuan yang berlaku,".

Sementara itu, Sekot Ternate, Thamrin Alwi
mengatakan, pemerintah akan menindak lanjuti apa yang telah menjadi rekomendasi
dari komisi III DPRD kota Ternate saat mengikuti rapat dengar pendapat.

"Setelah rapat ini, salah satu poin yang
berada di dalam rekomendasi itu akan segera melakukan koordinasi dengan pelaku
usaha tambang dan hari ini juga akan saya laksanakan rapat karena ini merupakan
bagian dari responsif dari pada pemerintah daerah dalam menyikapi hal
ini," ungkapnya.

Menurutnya, penutupan sementara yang akan
dilakukan dengan pertimbangan untuk mencarikan solusi sehingga para pelaku
usaha dapat melaksanakan aktivitas itu secara resmi dan tidak lagi
dikategorikan secara ilegal.

"Jadi 
bagaimana kita melegalkan mereka sehingga mereka bisa mencari nafkah
dengan baik, mungkin dari pemerintah seperti itu,"
tutupnya. (OP-red)

Komentar

Loading...