poskomalut.com
baner header

Komisi III Keluarkan Rekomendasi Hentikan Sementara Aktivitas Galian C di Kota Ternate

TERNATE-PM.com,  Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Selasa, 18 Februari  2020 melaksanakan rapat dengar pendapat umum untuk menindak lanjuti permasalahan galian mineral non logam dan batuan yang ada di Ternate. Dalam rapat tersebut, komisi III menemukan 15 pelaku usaha yang beroperasi di Kota Ternate selama ini ternyata tidak memiliki izin galian C.

Agenda rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di ruang Eksekutif Room DPRD Kota Ternate, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Komisi III mengundang  Ketua TKPRD, Kadis DLH, Kepala Dinas PUPR kota Ternate, Kepala BAPPELITBANGDA Ternate, Direktur PT. Maligaphy, Jamaludin Wua, H. Ahmad Kamaludin, H. Rustam ABD. Habib, Umran Drakel, Direktur Cv. Cyla Mandiri dan Hamka H. Hasyim.

Setelah melakukan rapat dengar pendapat, Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U Malik, kepada poskomalut.com mengatakan, terkait rapat dengar pendapat yang telah dilaksanakan, Komisi III juga mengundang pihak pelaksana galian C, baik perorangan maupun perusahan yang ada di Kota Ternate diantaranya Direktur PT. Maligaphy, Jamaludin Wua, H. Ahmad Kamaludin, H. Rustam ABD. Habib, Umran Drakel, Direktur Cv. Cyla Mandiri dan Hamka H. Hasyim.

“Itu yang juga menjadi peserta pada saat rapat dengar pendapat yang dilaksanakan,” terangnya.

Dalam rapat tersebut ada beberapa keputusan strategis yang telah diambil oleh Komisi III dan pihak Pemerintah Kota Ternate. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima Komisi III dari DLH saat dilakukan rapat dengar pendapat, total keseluruhan pelaku pertambangan galian C di kota Ternate sebanyak 15 usaha yang terdiri dari perorangan maupun perusahaan badan usaha.

“Dari 15 itu, ada 11 yang mengantongi  izin UPUKL tapi izinnya pemerataan lahan dan tidak ada izin galian C. Sementara itu selama ini tidak ada izin sama sekali,” kesalnya.

Setelah dilakukan rapat, ada banyak masukan yang diberikan oleh anggota Komisi III kepada pemerintah bahwa sesuai aturan yang ada dan berlaku dalam Negara RI. Pertama UU no 4 tahun 2009 tentang minerba, dimana kajiannya terdapat beberapa sanksi dan aturan yang sampai saat ini belum terdapat pembangunan yang memenuhi syarat-syarat dari para pemilik usaha galian C.

“Yang ke dua, ada terkait UU no 23 tahun 2019 tentang pemerintahan Daerah. Kewenangan itu juga sudah di alihkan ke pemerintahan Provinsi,” tuturnya.

Masukan yang ke tiga terkait UU 32 tahun 2019 tentang pengelolaan lingkungan serta peraturan daerah Kota Ternate no 2 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah. Menurutnya, dari semua kajian aturan tersebut, para pelaku usaha yang menggunakan izin pemerataan lahan bertentangan dengan ketentuan dan norma yang ada.

“Karena itu rekomendasi Komisi III mengeluarkan secara tertulis, memaksakan pemerintah daerah Kota Ternate untuk dapat menghentikan sementara aktivitas galian C yang ada di Ternate,” tegasnya.

Selain itu, Komisi III juga meminta pemerintah melalui ketua TKPRD untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pihak pelaku usaha galian C, Pemprov, bahkan Pempus untuk secepatnya agar pelaku galian C dapat melakukan aktivitas dengan legal.

“Harus ada izin, apakah ijin IUP, izin penambang rakyat atau izin pembatuan. Jadi penting dikaji agar secepatnya semua pelaku usaha galian C harus legal dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang ada,” tambahnya.

Komisi III juga meminta kepada pemerintah untuk serius menindak lanjuti apa yang menjadi rekomendasi Komisi. Rekomendasi ini juga akan disampaikan secara tertulis dan seterusnya di sampaikan ke pimpinan-pimpinan DPRD untuk  di lanjutkan ke pemerintah.

“Apabila pemerintah tidak merespons dan tidak serius pada rekomendasi DPRD maka DORD juga akan memberi ruang dalam ketentuan tata tertib, maka kita juga bisa menggunakan Pansus dan hak-hak yang ada dalam tata tertib maupun ketentuan yang berlaku,”.

Sementara itu, Sekot Ternate, Thamrin Alwi mengatakan, pemerintah akan menindak lanjuti apa yang telah menjadi rekomendasi dari komisi III DPRD kota Ternate saat mengikuti rapat dengar pendapat.

“Setelah rapat ini, salah satu poin yang berada di dalam rekomendasi itu akan segera melakukan koordinasi dengan pelaku usaha tambang dan hari ini juga akan saya laksanakan rapat karena ini merupakan bagian dari responsif dari pada pemerintah daerah dalam menyikapi hal ini,” ungkapnya.

Menurutnya, penutupan sementara yang akan dilakukan dengan pertimbangan untuk mencarikan solusi sehingga para pelaku usaha dapat melaksanakan aktivitas itu secara resmi dan tidak lagi dikategorikan secara ilegal.

“Jadi  bagaimana kita melegalkan mereka sehingga mereka bisa mencari nafkah dengan baik, mungkin dari pemerintah seperti itu,” tutupnya. (OP-red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: