TERNATE-PM.com   Kerukunan Pelajar Mahasiswa
Galela (KPMG) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar aksi penolakan PT.
Halmahera Jaya Mining yang hadir di Kabupaten  Halmahera Utara  dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Aksi yang
dilakukan KPMG di depan kantor RRI Ternate, depan pasar Gamalama dan berakhir
di kantor Wali Kota Ternate, Senin (21/10).

Masa aksi menuntut
agar Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasubauntuk mencegah kehadiran tambang yang
dinilai akanmerusak lingkungan dan berdampak buruk bagi masyarakat Malut,
khusunya Halut dan Halbar.

"Setelah
rezim orde baru, kini Indonesia telah masuk dalam transisi demokrasi yang akan
membawa keistimewaan dan kenikmatan bagi seluruh daerah yang berada di pelosok
Indonesia, namun sayangnya demokrasi yang seharusnya berpihak kepada
masyarakat, kini berpaling menjajah masyarakatnya sendiri dengan format
demokrasi, " kata Fuji Pangandro selaku Korlap pada aksi tersebut.

Menurutnya, khususnya
di wilayah Galela merupakan salah satu kawasan dengan potensi yang sangat luas,
dimana masyarakatnya hampir 89 persen sebagai petani, mata pencarian hanya
bergantung pada hasil bumi kelapa dan pala untuk menghidupkan keluarganya. “Dengan
kelapa/kopra sudah terbukti menghidupkan kami, baik dari sisi pendidikan, kesehatan
dan kebutuhan lainnya, namun kondisi telah berubah, " ujarnya

Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur Malut H. Abdul Gani Kasuba
agar bisa menerima tuntutan mereja untuk  menolak IUP operasi produksi PT. Halmahera
Jaya Mining di Galela. “Stop eksploitasi lahan petani, PT. Halmahera Jaya
Mining cacat hukum, masyarakat Galela sejahtera tanpa PT. Halmahera Jaya
Mining, pemprov stop merampok tanah Galela secara ilegal, dan cabut 313 IUP
di Malut,” katanya.

Pemerintah harus selesaikan konflik agraria di Malut, dan Pemprov segera hadirkan investasi yang bergerak di bidang produksi kelapa. Kalau tuntutan ini tidak direspon oleh pemprov maka pihaknya akan melakukan aksi lanjutan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. (Cr-01/red)