Menyoal SK DO 4 Mahasiswa UNKHAIR Ternate, Aliansi SPDK Lakukan Konfrensi Pers

Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ternate Melakukan Konfrensi Pers di Depan Gedung Rektorat UKHAIR, terkait SK DO Empat Mahisiwa UNKHAIR Ternate.

Warek III : Pihak Kampus Tidak  Izinkan Konfrensi Pers

TERNATE-PM.com, Aliansi
massa Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK)  Kota Ternate, merapat ke depan pelantara
halaman gedung Rektorat Universitas Khairun Ternate (UNKHAIR)  dalam rangka menyelenggarakan konfrensi pers,
Senin (6/1/2020).

Konfrensi pers ini merupakan pernyataan sikap mengenai kasus
SK DO yang ditanda tangani Rektor Universitas Khairun kepada empat mahasiswa UNKHAIR
yang  sebelumnya melakukan aksi demontrasi
"memperingati 58 tahun deklarasi Wets Papua" pada 2 Desember 2019
lalu.

Sebelumnya, agenda konfrensi pers sempat di cegat oleh pihak kampus.  Wakil Rektor III  Syawal Abdulajid S. H, M.H,  memanggil  tiga mahasiswa yang  akan menyelenggarakan konfrensi pers di depan gedung depan Rektorat Unkhair. Selaku Badan Kemahasiswaan, Warek III melakukan negosiasi dengan ke tiga mahasiswa tersebut.  

Syawal Abdulajid kepada poscomalut.com mengatakan, negosiasi
itu menghasilkan keputusan, pihak kampus melarang aktifitas agenda konfrensi
pers tersebut. Dengan alasan mereka tidak lagi termasuk bagian dari mahasiswa Universitas
Khairun Ternate.

" saya tidak mengijinkan konfrensi pers tersebut.
Karena apa yang mereka sampaikan tidak berkaitan dengan lembaga Universitas
khairun itu sendiri, atas dasar, ke empat mahasiswa tersebut sudah di DO dan
bukan bagian dari Universitas lagi", ungkap Syawal.

Syawal juga menambahkan, bahwa aksi yang dilakukan 2 Desember
2019 lalu,  itu tidak sesuai dengan aturan
dan undang undang pasal 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum yang
kemudian di fraksi ke undang-undang Universitas yang menjadi peraturan Rektor
no 1 (satu) tahun 2019 tentang kode etik mahasiswa yang berbunyi "bahwa
penyampaian pendapat di mungkinkan apabila telah disampaikan ke pimpinan
Fakultas dan Pimpinan Universitas.

"Apabila penyampaian pendapat di muka umum di lakukan secara
spontanitas oleh sejumlah mahasiswa atau tidak  mengikuti aturan yang harus ada jalur koordinasi
secara formal berupa surat ke pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kampus dengan
 minimal tiga hari sebelum kegiatan aksi
itu dilakukan, maka itu dilarang ", Jelasnya.

Lebih lanjut, Warek III menegaskan, “jika aksi yang kemudian
di lakukan itu bukan dari organisasi internal kampus dan berasal dari
organisasi diluar kampus, maka pihak kampus akan melakukan tindakan penertiban
demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Kampus itu sendiri”, tegasnya.

Sementara itu, pada saat melakukan negosiasi dengan pihak
kampus, salah satu mahasiswa bernama Arbi M Nur, tidak dijinkan masuk ke ruang
Warek III untuk bernegosiasi. " saya tidak dijinkan ikut dalam proses
negosiasi untuk agenda konfresi pers. katanya saya tidak memliki hak berbicara
oleh warek III atas  dasar sudah bukan
mahasiswa Unkhair lagi ", ungkap Arbi saat di konfirmai poscomalut.com.

 Syawal membenarkan
atas pengusiran terhadap Arbi. Dikarenakan tidak lagi terindikasi sebagai
mahasiswa Unkhair sehingga tidak memiliki hak berbicara untuk bernegosiasi.

Disentil soal sikap kampus terhadap empat mahasiswa yang  di SK DO-kan.  Syawal mewakili pihak kampus menyampaikan bahwa
mereka tidak bisa lagi di ajak dialog untuk permasalahan ini. Karena surat SK
itu sudah keluar dan tinggal di lewati melalui jalur hukum. " kalau mereka
memperdebatkan soal SK Rektor ya, kita ke pengadilan saja untuk di selesaikan
secara hukum melihat sah dan tidaknya putusan Rektor soal SK tersebut. Biar
tidak ada perdebatan kusir ", jelasnya.

Disamping itu, agenda Konfrensi pers tetap dilakukan.
pasalnya Aliansi SPDK menilai bahwa Pihak kampus melakukan tindakan
sewenang-wenana, anti demokrasi dan dianggap sepihak dalam penerbitan SK DO
tersebut.  Sebab menyampaikan pendapat
secara damai adalah kebebasan setiap warga negara yang merupakan hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E (3) UUD 1945, bahwa “Setiap
orang  berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” serta dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang
kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Lebih jauh, SPDK meyatakan sikap bersama kepada Rektor UNKHAIR segera mencabut Surat Keputusan Drop Out Nomor 1860/UN44/KP/2019. Serta mengembalikan fungsi kampus sebagai ruang untuk kebebasan berpendapat dan berpikir. Selain itu SPDK juga mepertanyakan soal  surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019 dengan pemberhentian ke-4 Mahasiswa tersebut.  Dikarenakan surat tersebut bukan merupakan surat untuk tersangka atau surat perintah penangkapan tindak makar atau mengganggu ketertiban umum.

"Pun jika sudah tersebut untuk penangkapan atau
menjadikan sebagai tersangka,  tidak
lantas Rektorat menerbitkan SK DO. Karena seseorang belum tentu bisa di katakan
bersalah tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apalagi yang di
lakukan ke -4 mahasiswa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, melainkan
bentuk unjuk rasa damai/demonstrasi damai ", Ungkap Arbi salah satu
mahasiswa yang di DO dalam Konfrensi pers tersebut. (Cr04/red).

Komentar

Loading...