Nurlela Sesalkan Ketua DPRD Batal Rekomendasi Komisi III

Anggota DPRD Nurlaela Syarif

TERNATE-PM.com, Rekomendasi penghentian aktivitas 17 titik tambang Galian C di Kota Ternate yang dikeluarkan Komisi III DPRD Kota Ternate beberapa waktu lalu, dibatalkan Ketua DPRD Muhajirin Bailusy.

Menurut Muhajirin, DPRD secara resmi belum mengeluarkan
rekomendasi pemberhentian aktivitas galian C di Ternate. Itu ia sampaikan usai
rapat gabungan, Senin (24/02). Kata dia, yang diusulkan Komisi III adalah
catatan dan pertimbangan tentang aktivitas galian C. Karena itu, dalam beberapa
hari kedepan ia bersama pimpinan DPRD lainya akan mengundang para ahli yang
memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup dan hukum lingkungan untuk
menjelaskan pandangan mereka.

“Setelah masukan mereka yang memiliki kompetensi itu tentu
dari akademisi, kemudian pegiat lingkungan, setelah itu baru ada langkah dari
DPRD untuk memberikan pertimbangan, masukan dalam bentuk rekomendasi kepada
Pemerintah daerah kaitan dengan aktivitas kegiatan perataan lahan yang terdiri
dari bahan batuan pasir dan lain-lain,” katanya.

Dikatakan, yang memiliki wewenang untuk menghentikan
aktivitas galian C adalah rana Pemerintah Kota Ternate. Karena mekanismenya
diatur melekat di Pemerintah. “DPRD cukup melaksanakan fungsi pengawasanya,
tidak bisa ada pernyataan misalnya ada DPRD menyetop, atau menghentikan. Kemarin
itu mereka sebenarnya memberikan pertimbangan, masukan, catatan, nanti juga
akan dibahas dengan pimpinan  bersama,
lalu point-point strategis yang akan disampaikan ke Pemkot itu seperti apa.
Tetapi kalau sikap menghentikan itu bukan kewenangan DPRD,” tegasnya lagi.

“Kita kan belum mengeluarkan rekomenasi, catatan itu kan
baru rapat koordinasi dengan Komisi III dan Dinas terkait dan Pengusaha. Karena
itu penting dicatat, izin itu keluar itu pelimpahan wewenang Walikota kepada
Kepala Dinas DPMTSP, itu yang dilimpahkan walikota ke mereka, sehingga beliau
juga harus menunggu rekomendasi dari lingkungan hidup, dari TKPRD, kemudian
PUPR, itu rekomendasi dari mereka, kemudian ada pertimbangan baru beliau
mengeluarkan rekomendasi, menarik izin atau bisa melanjutkan izin,” tambah
Muhajrin mneguraikan.

Sementara anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif
mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan Komisi III lebih pada penyelewengan
rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate.

“Karena ada ikhtiar dari Komisi III, bahwa melihat
peruntukan dokumenya itu tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan,”
katanya.

Dijelaskannya lagi, dalam dictum kedua rekomendasi izin
pemerataan lahan tersebut juga menjelaskan, ketika izin yang diperuntukan
tersebut tidak sesuai dengan praktek di lapangan, maka yang demikian batal demi
hukum.

“Jadi rekomendasi yang diberikan juga batal, izin lingkungan
juga begitu, tadi kan dalam rapat sudah tergambar jelas, bahwa mereka sudah
mengaku bahwa kegiatan mereka adalah kegiatan pertambangan,” tegasnya.

Yang Komisi III sasar, kata Nela, adalah penyalahgunaan atas
dokumen UKL/UPl dan dokumen pemerataan lahan dan kawasan permukiman.

“Rekomendasinya pemerataan lahan, tapi yang dilaksanakan
malah komersialisasi pertambangan. Poinya di situ, makanya kami minta kepada
teman-teman pemrakarsa, sebenarnya kalau mau bikin IUP, yaudah focus aja di
usaha pertambangan, kami bantu, dalam arti berikan informasi sesuai hasil
koordinasi kami dengan SDM dan Bappeda Provinsi,” tandas politisi NasDem ini.

Nela juga menyayangkan pimpinan DPRD akan memanggil pihak terkait yang berkompetensi. Kata dia, jika pimpinan bersikap seperti itu, berarti pimpinan sudah tidak percaya lagi pada Komisi III sebagai alat kelengkapan dewan. (cha/red)

Komentar

Loading...