TERNATE-PM.com, Aliansi Forum Analisis Penerapan Hukum, Supir Angkut dan Ojek Pangkalan se-kota Ternate melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Ternate terkait keberadaan Gojek Online dan Grab di Kota Ternate.
Pantauan poskomalut.com aksi tersebut dilakukan karena ketidaknyaman adanya Gojek dan Grab.
Igal puangsana, selaku kordinator aksi Aliansi forum analisis penerapan hukum, supir angkut dan ojek pangkalan sekota ternate mengatakan, menolak keras masuknya Gojek dan Grab di kota Ternate, serta meminta kepada pemerintah kota ternate agar melakukan penataan terhadap supir angkutan dan ojek pangkalan sekota ternate. “Kami juga mempertanyakn status hukum pada aktifitas Gojek adan Grab di mota Ternate,”ujarnya.
Ia meminta pemerintah kota ternate memberikan status yang jelas terhadap keberadaan Gojek dan Grab di Kota Ternate. “Kalaupun pemerintah memberikan ijin masuknya Gojek dan Grab, terlebih dahulu pemerintah kota ternate dan perusahan berbasis teknologi dan informasi mengaktifkan fungsi sosialisasi terhadap supir angkut dan ojek pangkalan agar tidak terjadi benturan ditengah aktifitas antara supir angkut dan Grab serta ojek pangkalan dan Gojek,”jelasnya.
Selain itu juga, apabila pemerintah tidak melakukan penataan yang baik maka dapat berpotensi terjadinya peristiwa-pristiwa hukum. Dikonfirmasi terpisah, Ketua komisi I Mohtar Dian mengatakan, ada tiga penolakan yang disampaikan mereka yakni, pertama menolak gojek dan grab, kedua melakukan pendataan supir angkut di kota ternate, serta ojek pangkalan. “DPRD ini kan hanya menerima-menerima terkait dengan apa yang disampaikan, untuk itu kami akan mengundang pihak-pihak terkait dalam hal ini dinas perhubungan dan pelayanan satu atap menyangkut dengan perizinan, pihak kepolisian juga, koordibator ojek online di kota ternate dan koordinator ojek pangkalan yang akan dilakukan pada minggu depan,” tutupnya. (Cr03/red)
Tinggalkan Balasan