Pansus DPRD Ternate Desak Puskesmas Penuhi Fasilitas

Sudarno Taher

TERNATE-PM.com, Wakil Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda ) Retribusi Pelayanan Kesehatan, Sudarno Taher mengaku, Pansus masih memfokuskan ketersediaan fasilitas kesehatan diberbagai puskesmas di Kota Ternate, sebelum mengsahkan perubahan peraturan daerah tentang retribusi nomor 11 tahun 2011.

Hal ini
disampaikan Sudarno usai Pansus melakukan kunjungan ke beberapa Puskesmas di
Kota Ternate. Dalam kunjungan itu, Pansus menemukan beberapa puskesmas belum
memiliki standar optimal pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai. Belum
tersedianya berbagai fasilitas kesehatan itu, kata Sudarno akan berdampak pada
kebijakan Pansus mengsahkan perubahan kedua atas  Perda no 11 tahun 2011,
tentang Retribusi Pelayanan kesehatan.

“Intinya
menarik pungutan dari masyarakat yang mendapat pelayanan medis baik di
puskesmas rujukan,puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pos kesehatan
kelurahan maupun  pemakaian fasilitas laboratorium,” ungkapnya.

"Kami
juga menyoroti sarana prasarana Puskesmas. Kita temukan banyak puskesmas tidak
memenuhi amanat UU seperti yang ditemukan di puskesmas Gambesi dimana puskesmas
tersebut tak memiliki ruang pendingin obat dan fasilitas lainnya ," tambah
Sudarno.

Menurutnya, selaku wakil ketua pansus II, dirinya menyoroti fasilitas tersebut dan akan mempertanyakan Kepala Dinas Kesehatan dalam RDP, Rabu (15/01/2020) nanti.

"Pansus
juga akan mengundang Kabag hukum pemerintah Kota Ternate. Setiap pelayanan
dasar kesehatan itu di pungut Rp 30.000 dalam Perda sebelumnya bagi yang tak
memiliki BPJS atau Jamkesmas,” sebutnya.

Sementara
Ketua Pansus II DPRD Kota Ternate, Makmur Gamgulu sebelumnya menjelaskan,
Pansus yang dipimpinnya itu  mencoba menggagas, jika Perda ini nanti disahkan,
maka puskesmas yang ada di wialayah Kota Ternate seluruhnya akan dinaikan
status sebagai Badan Usaha Layanan Daerah (BULD), sehingga membantu mendokrak
PAD.

"Sekarang untuk apa perda ini harus di revisi kalau tidak menjalankan implementasinya. Bisa dibilang target pencapaian PAD terutama di sektor pelayanan kesehatan tidak mencapai target karen alasannya jelas di tingkat bawah tidak mengetahui aturan itu," tandas Makmur. (beb/red)

Komentar

Loading...