Pansus II DPRD Ternate Tegaskan Retribusi Ranperda tak Bebankan Warga

Sudarno Taher

TERNATE-PM.com, Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Ternate, Sudarno Taher berjanji tidak membebankan warga atas penarikan  retribusi alat pemadam kebakaran, retribusi penyedotan kakus pada perubahan Perda Nomor 11 tahun 2010 dan retribusi perubahan kedua Perda No 10 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Hal tersebut dikatakan Sudarno Taher,
kepada Posko Malut,Senin (9/12/2019) menuturkan 
penentuan tarif retribusi ke-tiga ranperda, yakni retribusi pemeriksa
alat pemadam kebakaran, penyedotan kakus dan retribusi pelayanan kesehatan yang
nantinya diproduksi DPRD melalui usulan Pemerintah Kota Ternate tahun 2020
mendatang dipastikan tidak membebankan warga. “Nanti kita lihat Pansus II
melihat apakah  tarif retribusi  yang disampaikan oleh pemerintah
kota itu  apakah merugikan masyarakat atau tidak. Kalaupun memberatkan
masyarakat kami dengan kapasitas DPRD akan menolak metode itu,” ucapnya.

Tiga ranperda tersebut sebelumnya
dibahas Pansus II dan instansi terkat akhir November lalu, dan  untuk
mengkajinya Pansus II  harus menguatkan materi ranperda  tersebut ke
kota Depok, kota yang menerapkan perda tersebut untuk kemudian dipelajari
Pansusu II untuk diterapkan di Ternate. Hasil kunjungan pansus II
menemukan  pemerintah Kota Depok 
malah tidak menaikkan retribusi alat pemadam kebakaran, bahkan mereka berencana
menggratiskan karena itu merupakan pelayanan dasar. Meski begitu lokasi lain
seperti perhotelan, restoran yang kelas omsetnya di atas Rp 50 juta  sudah
dilakukan penagihan tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran .“Hasil
retribusinya di Desember ini damkar Kota Depok mencapai  Rp 600 juta 
dari target Rp 1, 2 miliar. Satu kali pemerikasaan itu mereka hanya meraih
retribusi Rp 2000 sampai Rp 5000. Namun di Kota Ternate pemerikasaan alat
pemadam kebakaran sekali periksa  Rp 20.000,” akunya.

  Suharno
mengaku  tarif nominal retribusi pemerikasaan alat pemadam kebakaran di
Ternate di rasakan terasa berat. Bahkan dalam setiap tabung itu ada enam item,
satu kali pemeriksaan  dikenakan Rp 20.000.  Artinya, setiap pelanggan
harus membayar Rp 120.000  ketika mau memeriksa alat pemadam
kebakaran.“Nanti kami lihat di pansus II apakah ini memberatkan masyarakat,
kalau itu dirasa memberatkan maka bisa diturunkan,” tuturnya.

Sementara soal retribusi
 penyedotan Kakus di Ternate  ia menjelaskan, pelayanan tersebut
harus menggunakan teknologi  sementara fasilitas dan sarana di Ternate
 masih minim. Selain fasilitas tempat pembuangan kakus atau disebut
 IPAL tidak mememenuhi standar. “ Seharusnya ipal itu terancang
dengan teknologi yang bagus  dan tempatnya juga jauh dari masyarakat.
Kalaupun retribusi yang dipatok merugikan masyarakat atau tidak karena
penekanan jangan sampai memberatkan masyarakat,” ucapnya.

Sementara mengenai retribusi pelayanan kesehatan, kata  Ketua Pansus II Makmur Gamgulu, yang sebelumnya diwawancarai Posko Malut mengaku  retribusi tersebut merupakan nilai –nilai pelayanan sehingga pihaknya tidak berorentasi pada provit oriented  untuk mendapatkan keuntungan PAD. “Perubahan ini juga berkaitan dengan pelayanan publik  karena di kesehatan ini tidak orentasi pada provit oriented  untuk mendapatkan keuntungan PAD  itu cuma bagian dari keikutan serta perubahan aturan soal pelayanan kesehatan jadi pihknya tidak mengejar provitnya,” tutup makmur.(BeB/red)

Komentar

Loading...