Pansus II DPRD Ternate Tolak Sahkan Ranperda Kesehatan

Makmur Gamgulu

TERNATE-PM.com, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Kesehatan nomor 10 tahun 2011 dan diperbaruhi nomor 23 tahun 2014, terancam batal. Pasalnya, sejumlah anggota Pansus II DPRD Kota Ternate menolak untuk mengesahkan draf Ranperda Kesehatan.

Penolakan ini karena sejumlah fasilitas Puskesmas yang ada di Kota Ternate, belum memenuhi standar untuk penerapan Perda ini. Karena, sejumlah kesehatan di beberapa Puskesmas di Kota Ternate belum memadai.

“Jadi penolakan untuk jangan dulu disahkan Ranperda Kesehatan, karena pelayanan kesehatan ini harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas yang memadai," ungkap Ketua Pansus II, Makmur Gamgulu kepada Posko Malut, Selasa (10/03/2020).

Menurut Makmur, penolakan pengesahan draf Ranperda ini karena saat Pansus II melakukan pemeriksaan di Puskesmas, ternyata terdapat sejumlah alat kesehatan belum memadai, seperti di Poli Gigi dan Guzi, alat Leselitator yang belum lengkap dan beberapa ruangan obat yang tak ber AC.

"Kami
maunya sejumlah kekurangan itu diisi terlebih dahulu baru dilakukan pengesahan
draf. Namun permintaan kami ini belum fainal, masih diajukan tahap I dengan
Pemkot Ternate," ujarnya.

Jika
dalam tahap I akhir, Pemkot bersedia menyiapkan fasilitas, maka draf Ranperda
akan disahkan, atau ada ditawarkan klausul Pasal, bahwa jika Ranperda bisa
jalan selama dua tahun pengesahan, maka semua fasilitas kesehatan itu sudah
memadai.

"Artinya,
semua fasilitas itu terpenuhi baru bisa diterapkan Perda ini. Tetapi nanti kita
tunggu perkembangan saat pembahsan dengan pemerintah, apakah setuju dengan
klausul pasal tersebut, maka Renperda ini disahkan menjadi Perda, sambil
bertahap menyiapakan fasilitas dan penerapan retribusinya," urai Makmur.

Sementara
terkait Ranperda Penyedotan Kaukus dan Ranperda Kebakaran, lanjut politis
Golkar ini, masih terjadi tarik menarik diinternal anggota Pansus. Untuk pembahasan
Ranparda Penyedotan Kakus, pihaknya baru melakukan pembahasan Daftar
Infentarisasi Masalah (DIM). Namun, dalam pembahasan berkembang pemakaian
kubikasi, namun ditawarkan pemakaian untuk sekali sedot, sehingga sebagai
anggota Pansus berpendapat, bahwa bukan hanya target pengenjotan PAD, tetapi
pada pelayanan publiknya.

"Contohnya
seperti pada Perda lama dimana permeter kobik dihitung untuk masuk retribusi,
seperti dati 0 sampai 3 meter kobik itu dapat 250 ribu untuk pelanggan biasa,
kalau pelanggan yang kelas menengah keatas, tarifnya lebih dari itu. Sehingga
pada perubahan ini, hanya dipakai satu kali sedot dengan mobil tenker 5000
meter kobik tidak masalah, tetapi kalau sedot dengan 1,5 meter kobik itu akan
dua kali lipat tarif ke masyarakat dan ini berdampak pada pembayaran,” urainya.

Maka
dari itu, kata Makmur, akan ada tiga klasifiksi pelanggan penarikan retribusi,
dimana ada klasifikasi yang signifikan, khususnya dipertokoan dan perhotelan. Namun
untuk masyarakat biasa, klsifikasinya tidak sama dengan pertokoan dan hotel.

"Artinya
pertokohan dan hotel 25 persen retribusi ditarik dan masyarakat dibawa kisaran
10 sampai 15 persen," sebutnya.

Sedangkan
untuk Ranperda Kebakaran, Makmur mengaku, semua harus dikenakan retribusi,
meski bangunan kiosnya kecil. Namun, pihaknya melakukan pengecekan fasilitas pemadam
kebakaran, karena banyak alat yang sudah tak berfungsi.

"Teman- teman bersepakat semua dikenakan retribusi, tetapi tarif masi dilakukan pembahasan dengan Pemerintah, agar tidak disamakan dengan klasifikasi masyarakat yang mengunakan pemadam nanti," akhir Makmur. (nox/red)

Komentar

Loading...