Pemkot dan DPRD Tikep Sebut Sikap Muksin Amrin Berlebihan

Ketua DPRD Tidore Ahmad Ishak SE

TIDORE-PM.com, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tikep mengaku tak takut dengan ancaman ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin yang akan membawa masalah pemangkasan anggaran Bawaslu Tikep ke Bawaslu RI dan Kemendagri.

Ketua DPRD Tikep, Ahmad Ishak mengatakan, reaksi
yang dipertontonkan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin merupakan reaksi yang
berlebihan. Pasalnya, menurut politisi PDI-P ini, efisiensi anggaran Bawaslu
yang dilakukan Banggar DPRD Tikep, setelah ada konsultasi ke Bawaslu RI.

“Sikap Ketua Bawaslu yang mengadukan DPRD Tikep ke
Mendagri, karena anggaran Pengawasan dipangkas itu sebuah sikap ngotot yang
berlebihan. Kita efisiensi anggaran Bawaslu ini sesuai hasil konsultasi kami ke
Bawaslu RI,” sebut Ahmad Ishak saat ditemui Posko Malut, Kamis (05/12).

Ketua DPC PDI-P Kota Tikep ini mengatakan,
pemangkasan anggaran Bawaslu, bukan faktor kesengajaan, apalagi disebut melemahkan
pengawasan. “Banyak pertimbangan yang membuat anggaran Pilkada dipangkas, salah
satunya adalah kondisi keuangan daerah. Sebab, ada kebutuhan dasar
masyarakat yang sifatnya mendesak, sehingga harus dianggarkan dalam APBD Induk
Kota Tidore tahun  2020,” akunya.

“Secara kelembagaan (Banggar DPRD) dan TAPD dalam
pembahasan bersepakat untuk merasionalisasi setiap item kegiatan yang diusulkan
Bawaslu Kota Tidore. Tidak hanya Bawaslu, tapi semua SKPD di lingkup Pemkot
Tikep juga dipangkas,” jelas Ahmad Ishak sembara menegaskan, dirinya siap untuk
menjelaskan ke Bawaslu RI dan juga Mendagri.

“Kami siap memberikan keterangan ke Mendagri dan
Bawaslu, jika diminta,” tegasnya.

Terpisah, sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tikep,
Drs. H. Asrul Sani Soleman mengaku sangat menyayangkan tudingan Bawaslu yang
menyebutkan Pemkot Tikep tidak serius melaksankan Pilkada serentak 2020. Pemkot
Tikep, lanjutnya, bakal menyurati Bawaslu secara resmi, terkait hasil
kesepakatan alokasi anggaran yang didapat, setelah pembahasan bersama TAPD dan
Banggar DPRD Tikep.

Menurutnya, sebelum penetapan anggaran oleh DPRD
Kota Tikep, sudah ada pembahasan antara Pemkot dengan Bawaslu terkait anggaran
Bawaslu. Kesepakatan ini, selanjutnya dibahas bersama DPRD. Bila terjadi
perubahan anggaran, maka itu pertimbangan Banggar DPRD dan TAPD, karena
berkaitan dengan kebutuhan daerah.

“Keliru, jika mereka nilai kami tak serius urusi
pelaksanaan Pilkada yang menjadi tanggungjawab bersama. Anggaran yang disetujui
Rp 3 miliar lebih itu bukan pemangkasan, tetapi efesiensi yang
dipertimbangkan,’’ ungkapnya.

Meskipun demikian, orang nomor tiga ini menjamin,
jika ditengah proses Pilkada terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Pemkot dan
DPRD sudah bersepakat untuk memenuhi anggaran itu.

“Pemerintah bukan tidak serius atau sengaja
melemahkan pengawasan, sebagaimana kecurigaan Bawaslu, tetapi ini
semata-mata untuk memenuhi kebutuhan daerah lainya, bukan hanya soal Pilkada.
Segala ketentuan dan peraturan sudah kami pertimbangkan bersama Banggar DPRD,
dalam rangka penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah,” urai Asrul.

Sama seperti Ahmad Ishak, orang nomor tiga
dilingkup Pemkot Tikep ini menegaskan, jika dipanggil Mendagri, maka bersama
DPRD akan tetap siap menghadapi, serta memberikan penjelasan kongritnya.

“Bukan hanya anggaran Bawaslu dan KPU saja yang
dilakukan penyesuaian, melainkan  seluruh jajaran OPD dan pihak DPRD
sebelumnya telah berkoordinasi dan konsultasi pada lembaga terkait  soal
hibah dana penyelenggara,’’ akhir Asrul.

Diketahui, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengancam melaporkan DPRD dan Pemkot Tikep ke kemendari lantaran dua instansi pemerintah tersebut menetapkan anggaran pilkada 2020 tidak sesuai dengan hasil penandatanganan NPHD. Anggaran Pilkada KPU Tikep disepakati Rp 17,5 miliar, namun DPRD dan Pemkot mengakomodir dalam APBD induk 2020 hanya Rp 12 miliar. begitu juga dengan anggaran bawaslu Tikep, dari Rp 12 miliar dipangkas menjadi Rp 4 miliar. (mdm/red)

Komentar

Loading...