Pemkot Ternate Batalkan 28 Izin Keluar Daerah

Thamrin Alwi

Siswa Diliburkan, ASN Diizinkan Kerja Rumah

TERNATE-PM.com, Guna mencegah penyebaran virus korona (Covid-19), maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, menangguhkan 28 surat izin keluar daerah bagi Satuan Kerja Perangkat (SKPD) yang melakukan perjalanan keluar daerah.

Hal
ini disampikan Plt Sekkot Ternate Thamrin Alwi, saat memimpin rapat evaluasi percepatan
penanganan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Ternate. Menurut Thamrin, 28
surat izin keluar daerah yang diajukan SKPD ini enggan ditandatangani karena tidak
sesui instruksi yang ditetapkan pemerintah.

Setelah
tanggap darurat dicabut BNPB pusat, maka 28 izin keluar daerah ini
dipertimbangkan. Namun, dirinya belum bisa menyebutkan 28 izin keluar daerah
itu siapa-siapa saja, tetapi mantan Kadishub Kota Ternate ini mengaku, hampir
sebagian besar adalah kepala SKPD.

“Rata-rata
permohon izin yang diproses melalui Sekda hanyalah pimpinan SKPD, sedangkan
staf yang ada di OPD menjadi kewengan masing-masing SKPD,” akuinya. 

"Ada
angenda perjalan SKPD kE Bali saya batalkan, kemudian mereka ajukan lagi
Makassar tapi saya tetap menolak, kegiatan diajuakn ada peningkatan kerja mutuh
lurah. Kenapa saya tangguhkan, pertama instruk pemerintah sudah berjalan,
kemudian kedua daerah kita lagi menangani hal yang sama, maka ketika melakukan
studi tidak bisa efektif, sebaiknya kita tunda dulu sambil menunguh
perkembangan selanjutnya," tambahnya.

Sementara
itu, Pemkot Ternate telah menerbitkan edaran himbauan sebagai upaya pencegahan
penyebaran virus Corona di Ternate. Edaran dengan nomor : 061/83/SE yang
ditandatangani Wali Kota Ternate Dr. Burhan Abdurahman, menyebutkan beberapa
himbauan, diantaranya seluruh TK, SD dan SMP atau sederajat terhitung, Senin,
23 Maret sampai dengan 31 Maret 2020, agar tidak ada kegiatan proses belajar
mengajar di sekolah, selanjutnya proses belajar mengajar dilaksanakan di rumah
dengan menggunakan media belajar digital/online.

Tidak
hanya aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara waktu, seluruh ASN di
lingkup Pemkot Ternate juga diizinkan kerja di rumah, kecuali perangkat daerah
yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar mengatur
sistem kerja (shift) pernbagian tugas. Bahkan, kegiatan-kegiatan pemerintahan
yang melibatkan banyak orang, seperti rapat, seminar, pelatihan dan lainnya
dapat ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Thamrin
menyebutkan, langkah Pemkot untuk merumahkan ASN sebagai upaya mencegah
penyebaran virus corona, sehingga ASN diminta kerja di rumah, bukan diliburkan.

“ASN
bukan diliburkan tetapi mengerjakan tugas-tugas kantor di rumah, jadi pelayanan
tetap jalan," kata Thamrin.

Tidak
semuan ASN diliburkan, karena ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,
misalnya Perizinan, Capil, Kesehatan, P2RD termasuk Damkar dan aparatur
Kelurahan, tidak diliburkan.

“Kita berlakukan shift, jadi dalam sehari itu, efektif 8 jam, nah ini akam kita bagi per shift, apakah 2 shift atau 3 shift, tergantung kebijakan masing-masing OPD," ujar Thamrin, sembari menyebut, untuk Damkar tetap standby 1x24 jam, tetapi dibagi per shift. (cha/red)

Komentar

Loading...