TERNATE-PM.com, Kehadiran Ojek Online di Kota Ternate terus mendapatkan penolakan keras dari para tukang Ojek Pangkalan. Mereka mengeluhkan pendapatan  mereka yang  berkurang karena kalah bersaing. Tepatnya hari Senin, (16/12/2019) siang tadi, puluhan  ojek pangkalan yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi  Ojek Pangkalan, melakukan aksi  unjuk rasa di depan Kantor  Wali Kota Ternate.

Puluhan driver ojek pengkalan  di Kota Ternate melakukan konvoi menuju gedung
Kantor Walikota setelah dari kantor DPRD kota Ternate dengan membawa  spanduk penolakan keras terhadap ojek online yang
telah beroprasi selama ini. "Kita datang ke sini meminta kepada  Pemerintah Kota Ternate  dan  Pak
Dewan  untuk menghentikan aktifitas  ojek online karena sudah merugikan kita,"
teriak para pengemudi ojek pangkalan saat melakukan aksi.  

Sementra itu terkait ijin Opersional  Gojek Online dan Grab di Ternate, Asisten II Pemkot Ternate, Bahtiar Teng menyampaikan,  Pemerintah Kota Ternate belum mengantongi izin Operasionalnya. “ soal ijin  dari Gojek dan Grab Pemkot belum mengantongi ijin opersionalnya”,  Ujar Bahtiar saat hering dengan masa Aksi.  

Lanjut Bhatiar,  pada prinsipnya pemerintah  Kote Ternate berterima kasih kepada  masa aksi   yang sudah menyampaikan aspirasinya.  Pihaknya sudah bacakan tiga tuntutan yang disampaikan oleh masa Aksi. “kami sudah berkoordinasi dengan pak asisten III Pemkot  memang ternyata  belum ada ijin yang di kantongi oleh gojek, saya cek di dinas perhubungan sampe hari ini memang belum ada  ijin", ungkapnya.

Menyikapi tuntan massa aksi, Dalam waktu dekat  pemerintah kota akan memfasilitasi pertemuan para pihak dan Wali Kota Ternate, untuk membicarakan masalah dikeluhkan para tukang Ojeg Pangkalan, sehingga dapat problem ini segara diselesaikan oleh pemerintah Kota Ternate.“saat ini Pak Wali Kota Ternate dan Sekretaris Daerah (Sekda) sementara berada di  luar daerah  sampe hari ini belum kembali,tetapi  kami tetap bersedia untuk menerima  keluhan yang disampaikan oleh teman-teman massa aksi, supaya kita semua tahu persis status hukum (ijinnya) seperti apa sehingga nanti dari situ kita ambil keputusan  yang tentunya tidak merugikan kita semua”, tutupnya. (Cr02/red)