Pemkot Ternate Diminta Fokus Hak Pendidikan Anak

Nurlela Syarif

TERNATE-PM.com, Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, selain fokus pada penanganan penyebaran Covid 19, juga harus proaktif dan jeli merumuskan kebijakan pendidikan yang dirumahkan bagi para siswa dan guru dalam masa perpanjang status darurat Covid-19 di Kota Ternate.

"Meskipun
arahan sistem belajar mengajar mengunakan medium teknologi informasi, akan
tetapi perlu dievaluasi juga karena tidak semua siswa dan orang tua yang sedang
belajar dirumah, memiliki akses teknologi, akses internet serta fasilitasnya.
Begitu juga dengan para pengajar guru, tidak semua guru juga melek
teknologi," kata Ketua Fraksi NasDem Kota Ternate Nurlela Syarif, kepada
Posko Malut.

Menurutnya,
Fraksi NasDem mendorong Dinas Pendidikan, agar fokus dan seriusi kaitan
makanisme dan sistem belajar mengajar jarak jauh yang tepat, efektif dan
berkeadilan. Selain mengunakan teknologi perlu juga ada upaya manual dengan
cara menginventarisir kondisi siswa dan guru. 

"Kami
mengusulkan alokasi dana Bos dan Bosda perlu direvisi juknisnya, agar bisa
menfasilitasi para guru membeli pulsa data internet atau pulsa untuk telpon
agar para guru berkewajiban memantau dan berkomunikasi dengan orang tua kaitan
perkembangan sistem belajar mengajar di rumah," ujarnya

Bagi
srikandi parlemen ini, yang dihadapi saat ini masalah serius, karena anak-anak
jika dirumahkan dikhawatirkan akan lebih banyak bermain gejet atau henpond atau
menonton televisi. Memang diakui dari beberapa sekolah model sistem belajar
jarak jauh dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Ternate dengan mengunakan
fasilitas IT ada yang cukup optimal, tapi kembali lagi Diknas dalam hal ini
harus fokus, serius dan terus dievaluasi teknis dan implementasi
dilapangan. 

"Saya  mengikhtiarkan agar masa perpanjang darurat Covid 19, pelayanan atas hak-hak atas mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak diseluruh sekolah dan setiap tingkatan dapat berlangsung optimal, saya bafikir bagaimana anak-anak sekolah yang orang tuanya bermata pencarian tidak tetap seperti tukang ojek, buruh, petani dan lain-lain, kasihan apakah mereka bisa mengikuti mekanisme belajar model ini, Pemkot harus berfikir hal-hal yang paling mendasar sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat kita, apalagi yang ekonomi lemah,” akhir Nurlaela. (nox/red)

Komentar

Loading...