Pemkot Ternate Diminta Terbitkan Perwali Pengelolaan DK dan DPPK

Wakil Ketua Komisi I Jainul Rahman

TERNATE-PM.com, Komisi I DPRD Kota Ternate meminta Pemerintah Daerah segera mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) terbaru yang mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Kelurahan (DK) dan DPPK.

Wakil
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Jainul Rahman saat  Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Kabag Pemerintahan, Camat Ternate Barat, Lurah, Bendahara
dan LPM se-Kecamatan Ternate Barat, belum lama ini menyebutkan, harusnya ada
regulasi yang mengatur tentang juknis pengelolaan DK. Karena itu, ia bersama
komisinya mendesak Pemerintah segera melakukan revisi Perwali, sehingga
pengelola dana tersebut memiliki dasar yang kuat dalam mengambil setiap
keputusan menyangkut dana kelurahan yang sumber dari APBD. 

“Juknisnya 
Pemkot itu betul-betul membuat sedetail mungkin dan melibatkan banyak pihak.
Karena koordinasi tahun 2019 itu camat dan lurah koordinasinya hanya dengan
keuangan untuk urusan pencairan dan lain-lain,” katanya.

Pengelola
DK dan DPPK kata Zainul, dapat diberikan ruang koordinasi yang lebih luas,
sehingga bisa berkoordinasi langsung dengan bagian Pemerintahan, Bappeda, PUPR,
Perkim, Pariwisata dan OPD lainya yang berkaitan dengan kegiatan
kelurahan. 

“Jadi
OPD di Ternate itu harus terlibat dalam  pembinaan dan pengawasan dana
kelurahan ,” ungkapnya.

Ia mengaku, Kecamatan dan Kelurahan di Ternate Barat baru dimekarkan, maka wajar jika masih ada kekurangan. Tetapi itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki manajemen pengelolaan DK dan DPPK kedepanya. (beb/red)

Komentar

Loading...