poskomalut.com
baner header

Pengusaha Galian C Terancam Pidana

Pemkot Ternate Diminta Ikut Bertanggungjawab

TERNATE-PM.com, Penyalahgunaan izin yang dilakukan pengusaha galian C, bakal berbuntunt panjang. Bahkan, para pemilik galian C ini terancam pidana. Pasalnya, izin yang dikantongi adalah pemerataan lahan, tetapi yang dipraktekan komersialisasi material.

Penyalahgunaan sejumlah lokasi galian C ini, sudah mendapatkan sanksi administrasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, sejak 27 Januari 2020 dan ketentuanya wajib dikenakan pidana.

Praktisi Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim saat dikonfirmasi, Jumat (7/02/2020), menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara di pasal 158, merumuskan setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dikenai pidana.

Sebagaimana pasal yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, misalnya pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1 dan 5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun termasuk denda senilai 10 Miliyar. Menurut Hendra,  sangat jelas dan tidak ada tafsiran lain, praktik pemerataan lahan yang kemudian dikomersilkan materialnya tanpa IUP sudah pasti melanggar aturan. 

Olehnya itu, pihak yang harus bertanggung jawab adalah pengusaha atau pemilik lokasi pemerataan lahan itu, karena melakukan pertambangan tanpa IUP. Lanjut dia, sudah pasti  Pemerinta Kota Ternate telah melarang praktek yang tidak sesuia prosedur, hal ini jangan dibiarkan, bahkan pemerintah sendiri malah menggunakan hasil komersial itu untuk kepentingan proyek. “Ini namanya seolah pemerintah daerah secara de facto melegitimasi kegiatan pertambangan tersebut,” tuturnya.

Sementara, untuk menertibkan perizinan pertambangan saat ini tupoksinya di pemerintah provinsi, tetapi  operasional tambang galin C di Kota Ternate sudah ada sejak kewenangan perizinan masih menjadi kewenangan kabupaten/kota. Maka dari itu, Wali Kota Ternate selaku kepala daerah turut bertanggung jawab kepada publik atas persoalan ini.

Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara  Yudi Rasid, menegaskan, problem galian C adalah bukti kegagalan pemerintah daerah. Pasalnya, semua bidang usaha yang berhubungan dengan pertambangan harus berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan ini dibuat oleh Pemda, sehingga digunakan sebagai acuan untuk bidang usaha.

“Karen dalam rancangan RT/RW harus berdasarkan KLHS. Hal ini jelas dalam UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu ditekankan secara tegas diharuskan semua pemangku kebijakan mebuat KLHS-nya,” jelasnya.

Dirinya mengancam, jika problem ini dibiarkan, maka Walhi akan mengajukan gugatan peradilan. Karena penyebutan galian C sudah diganti dengan sebutan pertambangan batuan, ini ada dalam UU minerba No 23 tahun 2014, makanya skalanya lebih besar, nantinya dalam pengurusan izin dikeluarkan IUP dan WIUP. (cha/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: