Perda Retribusi Kesehatan Tak Diimplementasikan Puskesmas Kota Ternate

Foto Layanan kesehatan

TERNATE-PM.com, Ketua pansus II DPRD Kota Ternate menyatakan perda retribusi pelayanan kesehatan yang jauh-jauh hari dibuat terkesan kurang sosialisasi kepada OPD tingkat bawah, sehingga produk hukum daerah tersebut tak diimpementasikan atau dijalankan.

Ketua Pansus II DPRD Kota Ternate, Makmur Gamgulu, Selasa
(17/12/2019) menjelaskan, perubahan kedua Perda no 10 tahun 2011 tentang retribusi
pelayanan kesehatan yang intinya menarik pungutan masyarakat yang mendapat
pelayanan medis baik di puskesmas rujukan, puskesmas pembantu, puskesmas
keliling, pos kesehatan kelurahan atau pemakaian fasilitas laboratorium
kesehatan daerah hingga masuk perubahan perda pada tahun 2018 tidak diterapkan
sehingga dinilai mubajir. "Sebelumnya sudah ada perda ini. Kami pansus
DPRD hanya menggodok perda perubahan pada perda sebelumnya namun di lapangan
tidak ada pungutan sama sekali,"ucapnya.

Beberapa waktu lalu Pansus II turun melakukan monitoring
saat reses terkait masalah. Mencengangkan karena pansus menemukan berbagai
puskesmas baik Puskesmas di wilayah kota maupun wilayah kecamatan melakukan
penagihan retribusi pelayanan sama sekali kepada masyarakat meski perda
tersebut sudah dibuat."Saat mengambil data banding untuk penggodokan perda
tersebut satu puskesmas di wilayah Kecamatan Ternate Selatan, kepala Puskesmas
setempat mengaku tidak mengetahui adanya aturan daerah itu," ujarnya.

Pansus mencoba menggagas jika perda itu nantinya disahkan
maka puskesmas yang ada di wialayah Kota Ternate seluruhnya akan dinaikan
status sebagai Badan Usaha Layanan Daerah (BULD) sehingga membantu mendokrak
PAD. "Sekarang untuk apa perda ini harus direvisi kalau tidak menjalankan
implementasinya. Bisa dibilang target pencapaian PAD terutama di sektor
pelayanan kesehatan tidak mencapai target karena alasannya jelas di tingkat
bawah tidak mengetahui aturan itu," tandas Makmur. (BeB)

Komentar

Loading...