Perhapi Nilai Galian C Kota Ternate Harus Kantongi IUP Bukan Izin Pemerataan Lahan

Aktivitas pertambangan yang dilakukan di salah satu lokasi galian C di Kota Ternate yang tidak memiliki IUP, terlihat juga beberapa Dum truk yang sedang menunggu giliran untuk mengangkut material dari hasil galian.

Ruslan M Umar : Bahan galian diperjual belikan itu termasuk penambangan, jadi harus pake IUP.  

TERNATE-PM.com,  Setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ternate dengan agenda Evaluasi terkait Perizinan Galian Mineral Non Logam dan Batuan yang dilaksanakan di ruang Graha Ici gedung DPRD Kota Ternate pada Selasa, (03/03/2020).

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Provinsi Maluku Utara (Malut), menilai Izin Pemerataan Lahan yang dikeluarkan DLH tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di lokasi galian C, karena materialnya telah dikomersialkan.

"Bagi Perhapi, yang tidak prosedur harus
teratasi," ungkap Ketua Perhapi Provinsi Malut, Ruslan M Umar kepada poskomalut.com
usai pertemuan.

Menurutnya, Izin yang dikeluarkan oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) merupakan pemerataan lahan. Sehingga yang menjadi
problem disini adalah, yang terjadi di lokasi adanya alat berat seperti ekskavator
dan Dum truk yang sampai pada tingkat bahan galian atau komersial dijual
belikan. Maka hal itu sudah masuk pada lingkup pertambangan sehingga perlu dan
harus dilakukan untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Jadi dia sudah tidak berlaku lagi kalau
untuk Izin Pemerataan Lahan, karena aktivitas yang dilakukan sehari-hari adalah
diambil batu dan pasir terus dijual belikan," kesalnya.

Perhapi juga sangat mengapresiasi Komisi III
DPRD Ternate yang sudah menjalankan kinerjanya sampai saat ini masih terus
mengawal pekerjaan atau tingkat pengawasan pada bahan galian C yang tadinya
tidak ada perizinan sehingga harus ada perizinan IUP.

Ruslan juga menjelaskan, dari hasil pertemuan
Perhapi dengan DPRD Kota Ternate, pada prinsipnya bahwa Perhapi menerangkan
kepada penduduk dan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini untuk mengawal agenda
bahan galian golongan C yang sudah familiar di masyarakat dengan istilah tersebut. Menurutnya,
dengan memakai bahasa bahan galian golongan C itu berada pada Undang-undang
nomor 11 tahun 1967. Tetapi sekarang sudah regulasi dengan undang-undang no 04
tahun 2009 sehingga namanya pertambangan batuan atau tambang batuan.

"Memang masih dikonsumsi oleh publik
adalah galian C," terangnya.

Sementara itu, dari pertemuan tersebut,
Perhapi telah mengusulkan kepada DPRD dalam hal ini komisi III setelah
melakukan rapat bersama, mereka telah menegaskan untuk Izin Pemerataan Lahan
harus berubah menjadi IUP. Untuk tahapan tersebut, pertama izin aspirasi yang
dilakukan harus selama kurang lebih dalam waktu tiga bulan. Dari izin aspirasi
itu baru kemudian ditingkatkan menjadi Izin Usaha Produksi sehingga  bisa diperjual belikan.

"Jadi ada tahapannya kalau dalam IUP itu
sendiri," tuturnya.

Lanjut Ruslan, Perhapi dengan DPRD dan DLH betul-betul harus mengawal agenda ini dan
saling berkoordinasi dengan pemkot untuk dikomersilkan sehingga yang tadinya
tidak terprosedur bisa segera terprosedur.

"Kalau tidak terprosedur berarti ada tingkat komunikasinya juga dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas SDM. Jadi saya sarankan,  Bukan kita saja yang lakukan pertemuan, tetapi DPRD juga mengundang Dinas SDM untuk hal-hal Teknis," tutupnya. (OP-red)

Komentar

Loading...