poskomalut.com
baner header

Perhapi Nilai Galian C Kota Ternate Harus Kantongi IUP Bukan Izin Pemerataan Lahan

Ruslan M Umar : Bahan galian diperjual belikan itu termasuk penambangan, jadi harus pake IUP.  

TERNATE-PM.com,  Setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ternate dengan agenda Evaluasi terkait Perizinan Galian Mineral Non Logam dan Batuan yang dilaksanakan di ruang Graha Ici gedung DPRD Kota Ternate pada Selasa, (03/03/2020).

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Provinsi Maluku Utara (Malut), menilai Izin Pemerataan Lahan yang dikeluarkan DLH tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di lokasi galian C, karena materialnya telah dikomersialkan.

“Bagi Perhapi, yang tidak prosedur harus teratasi,” ungkap Ketua Perhapi Provinsi Malut, Ruslan M Umar kepada poskomalut.com usai pertemuan.

Menurutnya, Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan pemerataan lahan. Sehingga yang menjadi problem disini adalah, yang terjadi di lokasi adanya alat berat seperti ekskavator dan Dum truk yang sampai pada tingkat bahan galian atau komersial dijual belikan. Maka hal itu sudah masuk pada lingkup pertambangan sehingga perlu dan harus dilakukan untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Jadi dia sudah tidak berlaku lagi kalau untuk Izin Pemerataan Lahan, karena aktivitas yang dilakukan sehari-hari adalah diambil batu dan pasir terus dijual belikan,” kesalnya.

Perhapi juga sangat mengapresiasi Komisi III DPRD Ternate yang sudah menjalankan kinerjanya sampai saat ini masih terus mengawal pekerjaan atau tingkat pengawasan pada bahan galian C yang tadinya tidak ada perizinan sehingga harus ada perizinan IUP.

Ruslan juga menjelaskan, dari hasil pertemuan Perhapi dengan DPRD Kota Ternate, pada prinsipnya bahwa Perhapi menerangkan kepada penduduk dan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini untuk mengawal agenda bahan galian golongan C yang sudah familiar di masyarakat dengan istilah tersebut. Menurutnya, dengan memakai bahasa bahan galian golongan C itu berada pada Undang-undang nomor 11 tahun 1967. Tetapi sekarang sudah regulasi dengan undang-undang no 04 tahun 2009 sehingga namanya pertambangan batuan atau tambang batuan.

“Memang masih dikonsumsi oleh publik adalah galian C,” terangnya.

Sementara itu, dari pertemuan tersebut, Perhapi telah mengusulkan kepada DPRD dalam hal ini komisi III setelah melakukan rapat bersama, mereka telah menegaskan untuk Izin Pemerataan Lahan harus berubah menjadi IUP. Untuk tahapan tersebut, pertama izin aspirasi yang dilakukan harus selama kurang lebih dalam waktu tiga bulan. Dari izin aspirasi itu baru kemudian ditingkatkan menjadi Izin Usaha Produksi sehingga  bisa diperjual belikan.

“Jadi ada tahapannya kalau dalam IUP itu sendiri,” tuturnya.

Lanjut Ruslan, Perhapi dengan DPRD dan DLH betul-betul harus mengawal agenda ini dan saling berkoordinasi dengan pemkot untuk dikomersilkan sehingga yang tadinya tidak terprosedur bisa segera terprosedur.

“Kalau tidak terprosedur berarti ada tingkat komunikasinya juga dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas SDM. Jadi saya sarankan,  Bukan kita saja yang lakukan pertemuan, tetapi DPRD juga mengundang Dinas SDM untuk hal-hal Teknis,” tutupnya. (OP-red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: