poskomalut.com
baner header

Polda Malut Profesional Tangani Kasus Bupati Halut

TERNATE-PM.com, Kapolda Maluku Utara (Malut), Brigjen (Pol) Suroto menyampaikan, kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery akan dikaji lebih dalam oleh penyidik.

“Nanti kami akan kaji lebih dalam, bila perlu dilakukan pemeriksaan ahli segala macam yang dibutuhkan,” kata Kapolda kepada wartawan, Kamis (28/11/2019). Menurut Kapolda, Jika dalam hasil penyelidikan dimungkinkan naik sidik, maka penyidik akan naikkan, tapi jika tidak maka akan dihentikan.“Untuk kasus ini kami akan berusaha semaksimal mungkin dan secara professional dalam penyelidikan oleh penyidik Krimum Polda Malut,” ujarnya.

Lanjutnya, terkait surat dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas RI) ke Polda Malut sampai sekarang dirinya belum baca, namun pada saat mendengar surat dari Kompolnas RI ke Polda Malut pihaknya langsung perintahkan Direktur Krimum agar segera tuntaskan kasus ini. “Kemarin saya sudah panggil semua perwira Polda Malut rapat di ruangan saya untuk memaparkan satu persatu tunggakan kasus, mana saja yang belum selesai agar secepatnya diselesaikan,” tegasnya.

Disisi lain Asnifriyanti Damanik Penasehat Hukum (PH) Anjarani Mangkujati bakal mengadukan Bupati Halut Frans Manery ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) atas kasus tersebut. “Betul kami akan adukan Bupati Halut ke Komnas HAM RI dalam waktu dekat,” kata Asnifriyanti.

Lanjutnya, karena Bupati Frans sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan daerah dengan mengusir orang lain dari wilayahnya tanpa ada dasar yang bisa dipertanggung jawabkan. Walaupun kata Asnifriyanti kasus ini juga sudah pihaknya laporkan ke Polda Malut sebanyak dua kali laporan bahkan juga sudah layangkan surat ke Kompolnas RI terkait keluhan kliennya ke Polda Malut dalam kasus ini.

“Untuk laporan kami juga ke Komnas HAM RI ini karena selama klain kami menjalankan tanggungjawab sebagai manager Social Performance PT NHM sejak Februari 2016, hingga September 2018, klien kami tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun peraturan perusahaan,”jelasnya. Selain itu Bupati Halut juga dengan sengaja bermaksud menggiring opini publik bahwa seolah-olah kliennya mengkorupsi dana Rp 30 miliar melalui program CSR PTNHM sejak 2011-2015. “sementara faktanya kliennya baru bergabung di manager Social Performance PT NHM pada February 2016,” ungkapanya.

Asnifriyanti menambahkan, pihaknya meminta kepada Bupati Halut agar bisah merinci kapan kliennya mulai bekerja dan keterangan cakupan area yang menjadi tanggung jawabnya agar bisah tertera jelas di dokumen perjanjian kerjanya dengan PT NHM beserta lampiran pendukungnya. “ Untuk itu klien kami sangat keberatan karena adanya fitnah tersebut,”pungkasnya. (nox/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: