poskomalut.com
baner header

Polres Halbar Usulkan Anggaran Pengamanan Pilkada Rp 6,7 Miliar

JAILOLO-PM.com,  Polres Halmahera Barat (Halbar) mengusulkan anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020, senilai Rp 6,7 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah kabupaten setempat.

“Untuk usulan anggaran sudah diajukan oleh pejabat lama  dengan nilai Rp  6,7 miliar. Namun dari besaran anggaran yang diusulkan nantinya dibagi yakni, Rp 3 miliar sekian untuk non tahapan dan Rp 2 miliar sekian untuk masa tahapan inti. Cuman, kita sendiri belum dapat kabar dari pemda, karena sejauh ini kita hanya menunggu mekanisme pemda dan DPRD untuk mengetuk palu, baru disampaikan ke kita melalui Penandatanngan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Kapolres Halbar AKBP Aditya Laksimada kepada wartawan di ruang kerjanya,  Kamis, (17/10)

Orang nomor satu di Mapolres Halbar ini mengaku, secara pribadi belum dapat kabar dari pemda yang disetuji dan realisasinya besaran anggaran yang diusulkan. “Namun, kemarin saya sudah kordinasikan dengan pemda, dan katanya sudah diproses tetapi belum ada keputusan resminya yang kita terima,  karena kalau sudah ada kita akan diundang semacam menyampaikan nota hibah,” katanya.

Anggaran Rp 6,7 miliar, kata Kapolres, sudah dihitung karena semua kegiatan sudah terkafer dengan adanya besaran anggaran yang telah diusulkan. “Karena kita tidak sendiri, kemungkinan kita akan melibatkan BKO dari Polda dan satuan samping dan kalkulasinya sudah termasuk disitu. Tetapi nanti kita lihat, jika kondisi dan situasi memerlukan penambahan,  baik personil maupun waktu,  kita tinggal ajukan lagi tambahannya,” terang Kapolres

Mantan Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Banten ini juga menjamin Pilkada 2020 di Halbar  nantinya berjalan aman tertib, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh KPU terkait dengan tahapan-tahapannya, sehingga  berjalan aman dan lancar

“Harapan saya yang pertama, tentunya besaran yang kita ajukan ke pemda senilai Rp 6,7 miliar bisa terpenuhi, kalau untuk waktunya selama itu belum masuk pada mekanisme pembahasan, silahkan saja karena itu prosesnya di pemda, tetapi saya yakin bahwa pemda sudah memikirkannya dan tidak akan terlambat,” katanya. (lan/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: