Polres Halbar Usulkan Anggaran Pengamanan Pilkada Rp 6,7 Miliar

Kapolres Halbar, AKBP Aditya Laksimada

JAILOLO-PM.com,  Polres Halmahera Barat (Halbar) mengusulkan
anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020, senilai Rp 6,7 miliar. Namun, hingga
saat ini belum ada kepastian dari pemerintah kabupaten setempat.

"Untuk usulan anggaran
sudah diajukan oleh pejabat lama  dengan
nilai Rp  6,7 miliar. Namun dari besaran
anggaran yang diusulkan nantinya dibagi yakni, Rp 3 miliar sekian untuk non
tahapan dan Rp 2 miliar sekian untuk masa tahapan inti. Cuman, kita sendiri
belum dapat kabar dari pemda, karena sejauh ini kita hanya menunggu mekanisme pemda
dan DPRD untuk mengetuk palu, baru disampaikan ke kita melalui Penandatanngan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," kata Kapolres Halbar AKBP Aditya
Laksimada kepada wartawan di ruang kerjanya, 
Kamis, (17/10)

Orang nomor satu di
Mapolres Halbar ini mengaku, secara pribadi belum dapat kabar dari pemda yang
disetuji dan realisasinya besaran anggaran yang diusulkan. "Namun, kemarin
saya sudah kordinasikan dengan pemda, dan katanya sudah diproses tetapi belum
ada keputusan resminya yang kita terima,  karena kalau sudah ada kita akan
diundang semacam menyampaikan nota hibah," katanya.

Anggaran Rp 6,7 miliar,
kata Kapolres, sudah dihitung karena semua kegiatan sudah terkafer dengan
adanya besaran anggaran yang telah diusulkan. "Karena kita tidak sendiri,
kemungkinan kita akan melibatkan BKO dari Polda dan satuan samping dan
kalkulasinya sudah termasuk disitu. Tetapi nanti kita lihat, jika kondisi dan situasi
memerlukan penambahan,  baik personil maupun waktu,  kita tinggal ajukan lagi tambahannya,"
terang Kapolres

Mantan Kasubdit II
Ditreskrimsus Polda Banten ini juga menjamin Pilkada 2020 di Halbar  nantinya berjalan aman tertib, sesuai dengan yang
sudah dijadwalkan oleh KPU terkait dengan tahapan-tahapannya, sehingga 
berjalan aman dan lancar

"Harapan saya yang pertama, tentunya besaran yang kita ajukan ke pemda senilai Rp 6,7 miliar bisa terpenuhi, kalau untuk waktunya selama itu belum masuk pada mekanisme pembahasan, silahkan saja karena itu prosesnya di pemda, tetapi saya yakin bahwa pemda sudah memikirkannya dan tidak akan terlambat,” katanya. (lan/red)

Komentar

Loading...