Polres Ternate Turunkan 275 Personel Kawal Aksi Demo Tolak Gojek dan Grab

Kapolres Ternate Himbau Ojek Pangkalan dan Sopir Bersabar
TERNATE-PM.com Massa Aksi Aliansi Forum
Analisis Penerapan Hukum, Sopir Angkot dan Ojek Pangkalan Kota Ternate, yang menggelar aksi terkait penolakan
kehadiran Gojek dan Grab di Ternate nampaknya dikawal ketat oleh pihak
Kepolisian. Massa yang terdiri dari seluruh ojek pangkalan dan Sopir angkot di
kota Ternate, menggelar aksi tuntutan di tiga lokasi yang berawal dari depan
gedung RRI kemudian ke Kantor DPRD, dan berakhir di depan Kantor Walikota
Ternate pada Senin, (16/12/2019).
Saat dikonfirmasi poskomalut.com , Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Ternate,
AKBP Azhari mengatakan, personel yang diturunkan untuk mengawal aksi tersebut
sekitar 275 orang yang tergabung dari Polres Ternate dan Sabhara Kepolisian
Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut). Sejauh ini situasi dan kondisi di tiga
titik lokasi unjuk rasa dapat berjalan aman dan tertib sampai selesai, serta
tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas Bhabinkamtimnas. "
Situasional di lapangan aman terkendali dan tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan
bersama, sebelumnya ada gerakan tambahan dari beberapa massa aksi tetapi
langsung cepat diselesaikan oleh petugas dan massa aksi," ungkapnya.
-
Ratusan Massa saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Ternate
Kapolres juga menambahkan, selain personil
sejumlah 275 orang, adapun alat standar pengamanan yang digunakan untuk mengawal
aksi damai yang dilakukan oleh gabungan Aliansi bersama tukang ojek pangkalan
dan Sopir Angkot tersebut diantaranya Mobil Penmas, Raisa dan Water Canon.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya sambil menunggu
hasil rapat antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Ternate, Kapolres juga menghimbau kepada Ojek pangkalan dan Sopir
Angkot agar lebih bersabar dan menahan diri. " Harapan saya kepada ojek
pangkalan dan Sopir Angkot agar menahan diri
terkait situasi ini, tentunya pihak pemkot dan DPRD akan mencari solusi
yang terbaik agar tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Apabila ada
tindakan berlebihan yang melawan hukum pasca aksi yang dilakukan maka tetap
akan berhadapan dengan hukum," Tegasnya. (Cr01-red)
Komentar