TERNATE- PM.com, Puskesmas Tepeleo Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah mengeluhkan tidak adanya anggaran dan Alat Pelindung Diri (APD) sehingga meresahkan para tenaga medis.

Dokter umum Puskesmas Tepeleo Sulfianita syarif mengatakan, sampai saat ini anggaran covid di puskesmas Tepeleo tidak disalurkan.

"Kami ini manusia yang kerja harus punya stamina yang kuat/stamina yang fit, untuk itu anggaran penanganan Covid-19 harus ada karena penting. Setelah puasa kami minta uang komsumsi harus di uangkan, gunanya konsumsi mereka tapi dengan komitmen lima ratus ribu per hari itupun tidak tercapai," ungkapnya.

Kata Sulfianita, Sekarang ini gaji pegawai tidak tetap (PTT) Kesehatan di potong, tapi tidak pada PTT kecamatan.

"Gajinya PTT kesehatan satu juta lima ratus, di potong menjadi tuju ratus lima puluh ribu, dengan alasan pemotongan anggaran covid-19. logikanya dimana, yang turun dalam penaggulangan covid-19 adalah kesehatan. Kenapa gajinya di potong anggaran penjaga pos juga tidak ada lagi itu bagaimana," kesalnya.

Lanjut Sulfianita, Seharusnya APD disetiap puskesmas itu harus ada. "APD yang ada di Puskesmas Tepeleo itu kami beli menggunakan uang pribadi bukan bantuan dari tim gugus Kabupaten ataupun gugus provinsi," jelasnya seraya menambahkan, jika puskesmas tidak punya APD secara hukum puskesmas harus di tutup, dengan alasan tidak punya pengamanan diri yang baik. Karena APD itu sangat penting sekali.

Yang jadi persoalan itu adalah anggaran penanganan Covid-19 itu harus ada. kenapa anggaran tidak ada, padahal di media online sudah ditayangkan anggaran penangulangan covid-19 di Kab. Halteng sebesar 11,8 M dan lain sebagainya.

"Kemarin sudah ada reses dari wakil ketua DPRD bahwa akan ada pembahasan anggaran tahap dua, sedangkan tahap satu saja belum sampe di torang terus mau bahas gelombang kedua," ungkapnya.

Ia meminta, komitmen yang jelas terhadap pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, karena hal ini sudah dari bulan-bulan yang lalu tapi komitmen sudah minta tapi ujung-ujungnya tidak ada realisasi. "Hal ini yang memberatkan tim medis, dengan itu kami merasakan tidak ada penghargaan terhadap pekerjaan kami," jelasnya.

Seharusnya satgas kabupaten dan provinsi sebagai kepala wilayah ketua gugus tugas di lapangan kordinasi dengan pihaknya mengenai pengadaan posko dan arahan dari kabupaten. (Red)