Ranperda Ketenagakerjaan Diusulkan Pemkot Ternate Dinilai Berbahaya

Nurlaila Syarif

DPRD Tunggu Kebijakan Pusat

TERNATE-PM, Anggota Komisi III
DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syarif menyebutkan, Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) Ketenagakerjaan yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate,
sangat “berbahaya”, jika disahkan saat ini.

“Terkait
dengan Ranperda Ketenagakerjaan ini sangat beresiko, jika disahkan saat ini,” ungkap
Nurlela, yang juga anggota Pansus I ini.

Menurut
politis NasDem ini, saat ini ada undang-undang cipta ahli ketenagakerjaan yang
masuk dalam agenda prolegnas dan agenda Omnibus Law atau penyederhanaan 
terhadap  sejumlah regulasi ketenagakerjaan, sehingga sangat berpengaruh.
Sebab, Perda harus hirarki dengan peraturan diatasnya.

“Kami
sudah melakukan sejumlah komporasi dibeberapa daerah, seperti  Bogor.
Masalahnya sakarang ini, undang-undang cipta ahli ketenaga kerjaan masuk agenda
prolegnas dan agenda Omnibus Law. Ini berpengaruh, karena peraturan Daerah itu
tidak boleh bertentangan dengan UU. Pertimbangan itu lah, sehingga kita harus
mengkaji atau menunggu dari arahan pusat,” urai Neyla.

Olehnya
itu, sangat beresiko, jika Ranperda Ketenagakerjaan ini disahkan saat ini oleh
DPRD. Pertimbangan delegasi terhadap pasal didalam UU maupun PP harus ada dalam
Perda Ketenagakerjaan.

"Kita
kan berdasarkan pertimbangan hukum delegatif dalam pembentukan peraturan
daerah. Jika UU nya berubaha atau ada sebagain Norma yang berubah, dan Perdanya
sudah terlanjur di sahkan itu berkonsekuensi terhadap pembentukan Perda
juga," ungkpanya," jelas Neyla.

Ranperda
ketenagakerjaan, lanjut Neyla, baru terhitung masuk bulan ke dua dan salah satu
pertimbangan dari DPRD dari semua Perda yang diusulkan Pemkot.  Sebab, Perda Ketenagakerjaan sangat
strategis, mengingat penguatan terhadap pusat pelatihan, keberpihakan pihak suwasta
dalam pertanggungjawab terhadap SDM.

“Banyak perda strategis yang perlu diantisipasi, untuk  disahkan, namun kita juga tidak bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka pertimbangannya kita liat dulu sejumlah kebijakan nasional terhadap Omnibus Law UU cipta tenaga kerja," tutup Neyla. (cha/red)

Komentar

Loading...