TERNATE-PM.com, Wakil Walikota (Wawali) Ternate Abdullah Taher, nampaknya tak bisa berbuat banyak, terkait konflik internal di PDAM Kota Ternate. Bahkan, Wawali menyerahkan sepenuhnya masalh PDAM ke Walikota Ternate Burhan Abdurahman.

“Evalausi Struktur PDAM itu tergantung Pak Walikota,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (09/12/2019).

Dirinya mengakui,
baru selesai mengikuti kegiatan air bersih dan sanitasi yang dibuka Wapres di
Jakarta. Pemerintah pusat, melalui 
program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan dana yang besar
diharapkan dapat  bisa mengatasi
pelayanan air bersih ke masyarakat.

Khusus Kota Ternate,
lanjut orang nomor dua dilimngkup Pemkot Ternate ini, sudah terealisasi, hanya
saja belum maksimal.

“Terkadang sudah
berhari-hari air tidak jalan, istilah pelayanan air masih menggunakan sistem
bergilir, terutama daerah-daerah ketinggian yang tidak terjangkau, seperti
Jerbus kemudian Kelurahan Jan,” akui Abdullah.

Menurutnya, PDAM  sering didemo mahasiswa maupun masyarakat,
karena pelayanan air bersih yang belum maksimal. Belum lagi keluhan tentang air
salobar. Pemkot Ternate berupaya, agar program pemerintah pusat, terkait air
bersih dapat melayani secara merata.

"Jadi
tidak  hanya melayani masyarakat di
daerah rendah, tetapi melayani masyarakat yang 
berada di dataran ketinggian," ucapnya.

Terkait dengan evaluasi, Abdullah menyebutkan, evaluasi dilakukan dalam waktu dekat,  tergantung walikota. "Evaluasi nanti tergantung Pak Walikota," akhirnya. (cha/red)