TERNATE-PM.com, Solidaritas Pejuang Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ternate melakukan aksi di depan gedung Rektorat Unkhair, terkait dengan SK Drop Out (DO) 4 mahasiswa unkhair, serta surat edaran rector yang melarang mahasiswa melakukan aksi mimbar bebas di area kampus.

Dalam aksi tersebut ada sedikit ketegangan antara demonstran dan pihak keamanan kampus, namun bisa diredakan.

Kepada poskomalut.com, Senin (30/12/2019) Meilani selaku kordinator aksi, mengatakan, 4 mahasiswa yang di D.O oleh pihak kampus perihal surat pemberitahuan telah melakukan perbuatan yang mencedrai nama baik universitas khairun, serta turut serta dalam aksi unjuk rasa mendukung pembebasan west papua, 2 desember 2019 yang mengarah pada tindak pidana makar dan tindak pidana menganggu ketertiban umum. “Justru menurut kami kebijakan ini tidak relefan, dan seakan Universitas melangkah sewenang-wenang dalam Pengadilan Negeri (PN) dalam menetapkan tindak pidana, karena sejauh ini 4 mahasiswa tersebut tidak ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam pidana apapun,”jelasnya.

Solidaritas pejuang demokrasi kampus, ada beberapa tuntutan pada pihak universitas, yaitu cabut SK D.O 4 mahasiswa unkhair, serta surat edaran rektor tanpa syarat tersebut. Universitas disuruh stop akomodir kepentingan Polres Ternate, dan Rektor Stop mengintervensi hak mahasiswa di luar kampus, hentikan intimidasi, dan pembubaran paksa mahasiswa yang mimbar bebas di kampus dan stop intervensi TNI-POLRI dalam kampus dan bubarkan resimen mahasiswa.

Meilana mengatakan, pihak universitas mengambil langkah sewenag-wenang terhadap 4 mahasiswa, sehingga merugikan 4 mahasiswa tersebut. “Kami berharap sesudah aksi ini, rektor universitas khairun dapat mencabut SK.DO 4 Mahasiswa, karena 4 mahasiswa tersebut tidak melanggar hukum pidana dalam aksi tersebut para aksi tidak bisa bertemu dengan rektor,”harapnya. (cr03/red)