MOROTAI-PM.com, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Morotai, sejak tahun 2017 hingga 2019, tidak pernah
mendaptkan bantuan anggaran dari pusat, khususnya dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.

“Ditahun
2017 lalu kita usulkan ke BNPB dalam bentuk proposal tapi belum direalisasi,”
akui Kepala BPBD Pulau Morotai, Delig Gafur kepada Posko Malut, Senin
(14/10/2019).

Ditahun
2018, pihaknya juga mengusulkan proposal ke BNPB, terkait pekerjaan fisik
berupa bronjong, tetapi tidak mendapatkan balasan.

“Untuk
proposal tahun 2017 itu sudah dilaksanakan penandatanganan MoU, tahun 2018 kita
usulkan pekerjaan fisik berupa bronjong dan itu belum dilakukan penandatanganan
MoU tapi sampai sekarang belum direalisasi,” ungkapnya.

Dirinya
menyebutkan, dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa pernah diusulkan ke
BNPB senilai Rp 22 miliar. Anggaran Rp. 22 miliar itu diperuntukan rekonstruksi
Pulau Rao pasca gempa, hanya saja dana itu belum bisa diberikan ke Morotai.

“Sebenarnya
dana itu sudah mau dikasih di Morotai, hanya saja dana yang biasa disebut dana
siap pakai itu geser ke daerah lain, misalnya ke Palu, Banten, Halsel, sejumlah
daerah yang terkena kebakaran,” sebutnya.

Sementara
anggaran yang diberikan BPBD yang bersumber dari APBD Morotai 2019 hanya
berkisar Rp. 600 juta. Baginya, dana itu hanya mampu membiayai kegiatan rutin
seperti monitoring dan evaluasi terhadap desa binaan.

“APBD
tahun 2019 itu Rp. 600 juta, itu kegiatan rutin sifatnya monitoring dan
evaluasi, desa binaan,” tutup Delig. (ota/red)