poskomalut.com
baner header

PUPR Minta Dishub Bongkar Lapak di Areal Terminal Ternate

TERNATE-PM.com, Meskipun saat ini, terminal angkutan umum yang terletak di Kelurahan Gamalama masih dalam tahap perbaikan. Namun, sejumlah pedagang sudah melakukan pembangunan kerangka lapak untuk berdagang di areal terminal. 

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tri Budiyanto saat dikonfrmasi mengatakan, terminal Gamalama saat ini masih dalam proses penyelesaian, sehingga warga yang dudah membangun kerangka lapak untuk tempat berdagang, agar segera dibongkar.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan kota Ternate, agar dapat membongkar lapak tersebut karena terminal masih dalam tahapan penyelesaian,” ungkapnya saat ditemui Posko Malut, Senin (10/02/2020).

Menurutnya, areal terminal harus ditata sesuai kedudukannya, sehingga tidak terkesan amburadul dan kumuh. Belum lagi, sesuai nomenklatur penataan area kawasan terminal, jadi tidak mungkin selesai penataan jadi kumuh lagikan. “Tadi sudah dilakukan koordinasi dengan Dishub, agar kita bangun dulu bangunan sementara, untuk menghindari kesan kumuh,” tandasnya.

Untuk penyelesaian, lanjut Risval,  saat ini masih dibuat sisi selatan,  dengan anggaran Rp 5 miliyar. Karena penyelesaian tahap pertama bagian utara sudah selesai. Dalam pembangunan kawasan terminal, ada beberapa fasilitas penunjang yang disiapkan, berupa kios dan lapak, tetapi anggaran terbatas, maka pelaksanannya hanya cukup untuk konstruksi untuk lantai. 

“Sarana penunjang belum dapat dilakukan karena anggaran terbatas. Kedepan bakal berlanjut hingga pembuatan fasiltas penunjang,” tuturnya, sembari meminta warga untuk tidak asal caplok lahan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan informasi, apakah pembangunan kerangka lapak oleh pedagang itu memiliki izin dari instansi terkait atau tidak. “Apakah dari Disperindag atau Dinas Perhubungan, saya belum tahu. Tetapi Dishub tidak punya tupoksi mengurus pedagang,” akuinya. 

Menurut Zainul, ini harus dibahas untuk mencari tahu, pihak mana yang memberikan izin kepada warga untuk membangun lapak di areal terminal. “Kami berharap dinas – dinas terkait untuk tegas dalam hal penggunaan fungsi ruang public, sehingga benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai terminal yang belum resmi saja tetapi sudah dibangun,” pintanya. (cha/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: