poskomalut, DPRD Halmahera Utara (Halut) bergejolak. Enam fraksi sepakat mendorong pemberhentian sementara Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa, lewat mosi tidak percaya.
Mosi itu disampaikan langsung ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Halut dalam rapat internal yang dipimpin Wakil Ketua I, Abdillah Bailussy dan Wakil Ketua II Inggrid Paparang, di Ruang Bangsaha, Rabu (29/4/2026).
Keenam fraksi itu: Demokrat, PDIP, Nasdem, PAN, Gerindra, dan PKB. Sementara Fraksi Golkar dan Fraksi Gelombang Rakyat memilih menunggu proses BK.
Ketua Fraksi PKB Fahmi Musa menegaskan, mosi tidak percaya ini murni aspirasi kolektif anggota dewan.
“Itu sah-sah saja, kami gunakan hak politik sebagai anggota DPRD dan harus dihormati,” ujarnya.
Fahmi mengancam, jika Christina tetap memimpin kegiatan kedewanan, enam fraksi akan walkout.
“Dari pada berlarut dan agar kegiatan dewan berjalan lancar, legowo mundur,” ucapnya.
Christina dianggap membuat gaduh dan tidak menjalankan tugas-fungsi sebagai Ketua DPRD.
“Ketua DPRD dalam tugas-tugas untuk keputusan besar tidak melibatkan anggota DPRD,” kata Fahmi.
Ia menyebut ini bentuk kekecewaan puluhan anggota dari berbagai fraksi.
Senada, anggota Fraksi Demokrat, Janlis G Kitong, eks Ketua DPRD Halut, ikut bersuara keras.
“Dalam perjalanan 19 bulan, apa yang kita rasakan? Ketua DPRD tidak pernah tahu isi dokumen APBD. Nah, apa yang mau kita harapkan bisa bargaining dengan eksekutif,” tegasnya.
Menurut Janlis, tugas pokok internal saja tidak tahu, apalagi komunikasi keluar. Ia menyebut “Yang ada hanya mempermalukan lembaga ini.”
Janlis memastikan, jika Christina tetap pimpin paripurna, Fraksi Demokrat tidak akan hadir.
Ketua BK DPRD Halut Romeo Lindan menyatakan akan segera menjadwalkan pemanggilan Christina.
“Setelah klarifikasi dan kajian, kami keluarkan rekomendasi untuk pimpinan dan semua anggota DPRD,” kata Romeo.
Sementara, Fraksi Golkar lewat Karwanto Hohakay meminta persoalan disikapi kepala dingin.
“Itu masih tataran kode etik, wilayah BK. Kita lihat secara objektif tanpa emosional dan mengedepankan hikmat kebijaksanaan,” ujarnya.
Anggota Fraksi PAN, Jumar Mafoloi mendesak BK segera proses mosi tidak percaya.
“Pimpinan DPRD sifatnya kolektif kolegial. Masih ada wakil ketua. Masih ada pimpinan lain yang bisa pimpin kegiatan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, poskomalut mengonfirmasi Christina Lesnussa via pesan WhatsApp, namun belum ada tanggapan.
Tinggalkan Balasan