SANANA-PM.com, Warga Desa Pohea, Kacamatan Sanana Utara Kabupaten Sula dalam waktu dekat akan memblokir ruas jalan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula. Hal itu dilakukan warga sebagai langkah protes terhadap pekerjaan pembangunan masjid desa setempat yang hingga kini tidak tuntas dikerjakan oleh pemda. “Demi masjid kami akan tutup akses jalan menuju pusat pemerintahan, karena pemda dinilai tidak konsisten untuk menyelesaikan pekerjaan masjid tersebut,”ungkap Ketua Aliansi Masyarakat Pohea, Aryanto Kaunar, Minggu (26/01/2020).
Menurut Aryanto, langkah untuk memblokir akses jalan pemerintahan hampir disepakati oleh seluruh warga Pohea. Hal itu terbukti dengan tanda tangan warga yang dituangkan dalam selembar kain putih yang disiapkan. “Proyek pembangun masjid telah habiskan anggaran daerah sebesar Rp 4,3 miliar, namun masjid tidak bisa digunakan. Untuk itu warga bersepakat untuk boikot jalan sebagai langkah protes terhadap pemda, karena pemda dinilai tidak punya niat baik untuk selesaikan proyek masjid tersebut,”tegasnya.
Aryanto, menambahkan untuk pekerjaan masjid kini warga semakin naik pitam, karena kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPURKP) selaku instansi terkait dan Komisi III DPRD Kepaul yang diundang untuk membicarakan keberlangsungan masjid itu tidak dipenuhi.”Kami warga Pohea benar-benar sangat kecewa dengan DPRD, dinas PUPR-PKP dan Bagian Kesejahteaan Masyarakat (Kesra), karena tidak punya niat baik untuk keberlangsungan pekerjaan masjid tersebut. Sebab, mereka tidak menghargai undangan dialog yang kami sampaikan,”kesalnya.
Niat warga Desa Pohea itu mendapat respon baik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Babusalam Sula. BEM STAI siap bersama warga untuk malakukan demonstrasi. “Kami dari BEM STAI siap turunkan seluruh mahasiswa untuk kita sama-sama dengan warga Desa Pohea protes pekerjaan masjid tersebut,”tegas Presiden BEM STAI Babusalam Sula, Uki Soamole.
Menurut dia, Pemda Sula harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan masjid tersebut karena anggaran daerah yang dihabiskan untuk pekerjaan itu sudah mencapai Rp 4 miliar lebih, namun masjid terbengkalai dan tidak bisa digunakan. “Sudah lima tahun masjid itu dikerjakan, anggaran yang habis sudah Rp 4 miliar lebih, tapi masjid masih terbengkalai dan bahkan tembok masjid ada yang pecah. Hingga itu pemda harus tanggung jawab karena semua masalah yang muncul di masjid itu karena ulah pemda,”tegasnya.(fst/red)
Tinggalkan Balasan