Oleh : Sudarman M.N. Tinamba
Pegiat Hiri Institut dan Eurecha
Dalam sejarah perlawanan Ternate, orang Hiri dikenal sebagai pasukan “Gorela”, ujung tombak pasukan perang Kerajaan Ternate, dengan Soa Dorari Isa sebagai terdepan, atau dinamakan “Kaso Ma Hema”. Tugas itu secara substansil memosisikan Hiri sebagai “penjaga/pelindung” dari amukan penjajah dan ketidakadilan. Loyalitas orang Hiri adalah basis kultural yang sudah lama tumbuh dalam nadir sejarah Ternate.
Pulau Hiri nampak terlihat kecil yang berada terpisah di semenanjung Utara, bertatapan dengan bentang Halmahera Barat, dan Sofifi. Kondisi topografi Hiri syarat bebatuan dan merupakan bagian pesisir kepulauan Maluku Utara.
Tahun 2017, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menetapkan status Hiri sebagai Pulau Layak Anak. Demikian pula Hiri dilihat sebagai “benteng” terakhir kebudayaan Ternate. Dari segi kelautan; orang Hiri mampu mendistribusikan ikan yang menjadi prioritas perikanan Dufa-Dufa, perikanan Bastiong, dan pasar ikan Higienis. Secara langsung hal ini dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) KotaTernate melalui pajak dan retribusi.
Dalam tulisan Wawan Ilyas (2013:199), “Hiri dan Visi Misi Bur-Aja”; mengurai tentang pelabuhan menjadi sarana penting dalam menghubungkan masyarakat Hiri ke Ternate dan siapa saja dari Ternate ke Hiri guna memenuhi keperluan. Sehingga pembuatan pelabuhan di Sulamadaha sangat di harapkan. Artinya semakin hari kebutuhan semakin meningkat bersamaan dengan itu masyarakat merindukan kemudahan beraktivitas di jalur laut.
Problem transportasi laut terus mencuat ditengah kehidupan masyarakat Hiri. Demikian Nurkholis Limau (Pena, 2017), menulis pengadaan Dokumen Nomor 600/434/.a/Dokp-PENG/UPL/DPU-KT/2015 tanggal 21 September 2015, Proyek dibawa dinas Perhubungan Kota Ternate dipegang oleh Apak, salah satu pengusaha berdara Cina di Ternate, yang bergerak di multi sektor. Apak menengahi dermaga tambatan perahu, sedangkan Adam Marsaoly dibawa dinas Pekerjaan Umum (PU) menengahi akses jalan masuk ke lokasi dermaga tambatan perahu dari tahun 2015 dengan anggaran senilai Rp800 juta hingga selesai.
Namun, seiring berjalannya waktu, status ini tidak jelas karena ada tarik-menarik antara pengusaha lokal dan Pemerintahan Kota Ternate. Sehingga Jikomalamo di alih fungsikan menjadi destinasi wisata. Fakta alih fungsi lahan itu dilakukan secara “gelap” tanpa mempertimbangkan bahwa orang Hiri butuh kemudahan transportasi laut. Harapan bahwa dermaga Hiri ditempat itu ibarat menaruh api dalam sekam. Sirkulasi kepentingan elit seakan merubah semuanya menjadi “Villa Oligarki”.
Itulah kenapa timbul mosi tidak percaya terhadap Pemerintahan Kota yang menyuluh api perlawanan orang Hiri. Semula perlawanan tahun 2017 hingga 2019 atau sudah tiga kali perlawanan. Gerakan itu membawa dua tuntutan menanyakan status nomenklatur Jikomalamo dan peralihan ke dermaga tambatan perahu (Hao Madaha). Akan tetapi, pemerintah Kota Ternate sekadar menjanjikan dan tidak merealisasikan tuntutan masyarakat Hiri. 10 tahun kepemimpinan Wali Kota sekarang terasa sia-sia karena lalai melihat problem ini.
Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Hiri kembali berlanjut tanggal 2 Maret tahun 2020, mempertanyakan eksistensi Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri dalam hal melihat persoalan transit tambatan perahu/speed boat antara Ternate-Hiri yang belum di realisasi. Janji manis oleh Pemerintah Kecamatan tapi tidak di laksanakan sesuai kesepakatan hearing.
Berjalanannya waktu, Senin 24 Agustus 2020, dilakukan perlawanan yang kesekian kalinya meminta Pemerintah Kecamatan dan lurah se-Pulau Hiri agar bisa bersama-sama mendatangani Kantor Wali Kota.
Rabu, 26 Agustus 2020, di bulan yang dikenal sebagai kelahiran para pejuang dalam revolusi Indonesia, kini telah menuai kembali perlawanan ke enam yang dilakukan depan kantor Wali Kota Ternate. Massa aksi meminta Wali Kota Ternate bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menandatangani kesepakatan para pihak. Wali Kota akhirnya menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) ditengah kerumunan masa aksi, pihak keamanan (gabungan TNI/Porli/Satpol PP), dan Wartawan, hingga berakhir pukul 14:12. Sudah tentu masa aksi merasa ada tuntutan tercapai dalam perlawanan yang dibuat berulang kali. Namun langkah itu tetap dikawal secara bertahap hinggga ke DPRD Kota Ternate agar ada kepastian keterlibatan masyarakat Hiri dalam pembahasan APBD perubahan 2020.
Demikian cara pikir masyarakat Hiri mempresur masalah dengan gabungan kekuatan elemen organisasi strategis di Kota Ternate. Gelora juang terus bersemayam hingga tuntutan dermaga tambatan perahu Pulau Hiri benar-benar terwujud.
Seyogianya, perlawanan menjadi pemicu: pertama, pengawalan basis gerakan karena antisipasi terkait dengan sabotase gerakan struktur dari tingkat atas ke bawah. kedua, kemanfaatan gerakan yang di politisasi, mengingat ini menjelang tahun politik. ketiga, Mendesain gerakan selanjutnya agar DPRD dapat melibatkan anggaran Pembangunan Dermaga Hiri. Terakhir, keterlibatan masyarakat Hiri dalam pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2020.
Dalam pada itu, perhatian bersama mengawal pembangunan dermaga menjadi kenyamanan bagi orang yang lalu-lalang menggunakan transportasi laut, termasuk mereka yang hendak berwisata di Pulau ini. Di sinilah pelabuhan memiliki makna “sosialisasi diri” dan “asimilasi antar warga.” Paradigma ini terlahir karena di Hiri ada penghuni dan berkehidupan, bukan sebagai status pulau yang tidak berpenghuni.(*)
Tinggalkan Balasan