Pemprov Malut Kuras APBD Rp5,297 Miliar untuk Sewa Jasa Acara

poskomalut, Anggaran sewa jasa penyelenggaraan acara dan peralatan studio di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026 tercatat sebesar Rp2,096 miliar.

Pemprov juga menganggarkan Rp3,200 miliar pada item belanja yang sama di tahun 2025. Keseluruhannya, pemprov menghabiskan Rp5,297 miliar hanya membiayai belanja jasa acara.

Hasil penelusuran menyebutkan, sistem pengadaan ini dipecah menjadi tujuh item kegiatan dengan nama dan nilai bervariatif. Belanja seremonial yang dianggap tidak masuk akal dan hanya menguras APBD di tengah ketatnya kebijakan efisiensi ini termuat dalam rencana umum pengadaan pada lima OPD Pemprov Maluku Utara.

Tujuh item belanja seremoni tersebut yakni maintenance video trone Kota Ternate sebesar Rp199,314 juta, maintenance video trone Sofifi Rp198,882 juta  dan pengadaan perlengkapan acara (sound dan tenda) Rp98,790 juta yang melekat di dinas kelautan dan perikanan; festival bintang timur Rp1,496 miliar dan dukungan kegiatan bantuan Festival Qasidah Rp980,463 juta di dinas pariwisata; serta jasa event organizer (rakornis PMD) Rp126,695 juta di dinas PMD.

Kemudian sewa media publikasi/video trone Rp99,622 juta di diskomsandi; dan tujuh item pada 2026 senilai Rp2,096 miliar yang melekat di Badan Pembangunan Daerah (Bapeda). Semua jenis kegiatan ini dihendel Modiv Production selaku pelaksana tunggal.

Modiv Production juga diketahui menyasar semua agenda meeting sebagian besar OPD Pemprov Maluku Utara yang dilaksanakan di Bela Hotel. Kecurigaan mulai mencuat menyusul Modiv disinyalir punya afiliasi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Dugaan ini kian kuat setelah diketahui Modiv berkedudukan di Lantai I Bela Hotel dan Convention.

Kepala Bapeda Maluku Utara Sarmin S. Adam dikonfirmasi enggan merespon. Bekas Plt Kepala DKP Fauzi Momole maupun Plt DKP masih dalam upaya konfirmasi. Rekadis juga masih berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Periwisata Tahmid Wahab dan Kepala DPMD Mifta Bay.

Owner Modiv Production, Anas Budintara dikonfirmasi membenarkan. Dia mengatakan, jasa penyelengara acara yang ditangani tersebut terhitung event 2025 hingga 2027.

“Vendor event yang punya catalog di Maluku Utara kayaknya cuma saya,” jelas Achy, sapaan akrab Anas Budintara.

Achy bilang, ekosistem digital dan portal resmi pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia diwajibkan memenuhi syarat yang ditetapkan. Salah satunya profil dan kelengkapan dokumen perusahaan.

“Modiv Production tidak akan terverifikasi kalua tidak lengkap, saat input saja sudah ditolak atau tidak bisa. Kalo (kalau) sampe system centang biru artinya sudah terkurasi, apabila ada salah 1 (satu) administarsi yang kurang harusnya system akan tolak, apalgi mau kurasi,” jelasnya.

Hanya Kuras APBD

Pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Usman Mansur menilai, besaran ini sangat fantastis hanya untuk membiayai kegiatan seremoni.

Menurutnya, selain tak rasional, pemborosan anggaran ala Pemprov Maluku Utara sama sekali tidak berpihak pada rakyat.

“Ini terlalu besar untuk hajatan seremoni. Pemprov harusnya memangkas pos anggaran seperti ini sebagai langkah penghematan di tengah kebijakan efisiensi. Apalagi ibu geburnur pernah bilang, setiap rupiah dari APBD Maluku Utara itu harus memberikan dampak langsung ke masyarakat, masyarakat mana yang dimaksud?,” ujarnya ketika dimintai pendapat, Selasa, 9 Juni 2026.

Usman menilai, pola maupun skema penganggaran di Pemprov Maluku Utara sebagian besar masih mementingkan kegiatan yang lebih formalitas ketimbang hasil. Menurutnya, pemilihan penyedia jasa yang dipusatkan pada satu pelaksana patut dicurigai.

“Menurut saya, jasa seremoni senilai Rp Rp5,297 miliar sangat boros. Kita sebelumnya dikejutkan biaya kosmetik dan baju dinas gubernur yang nilainya fantastis, hingga dugaan pengaturan tender proyek. Harusnya ini jadi ikhtiar,” katanya.

“Kasihan gaji PPPK yang terancam tidak dibayar dengan alasan cash flow atau arus kas yang tidak stabil. Gaji itu hak orang, apapun alasannya harus bayar. Curhat di pusat bilang Cash flow, tapi anggaran seremoni miliaran,” sambungnya.

Usman menambahkan, jika dilihat pada masing-masing OPD di lingkup Pemprov Maluku Utara, rata-rata didominasi pengadaan seremonial.

“Jangan seolah-olah tunjukan kalau pemprov tarada doi akibat efisiensi. Pertanyaannya, kenapa belanja operasional seperti rapat dan perjalanan dinas luar negeri yang mencapai Rp1 miliar lebih tidak bisa ditekan,” ujarnya.