TERNATE-PM.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) memperketat upaya pengawasan terhadap orang asing yang masuk di wilayah Malut. Salah satu upaya yang ditempuh yakni melakukan rapat koordinasi, Selasa (31/5/2022).
Rakor dipimpin Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan yang diwakili Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi, dan diikuti Badan Intelijen Negara Daerah Maluku Utara, Polisi Daerah Maluku Utara, Kesatuan Bangsa dan Politik Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Komando Resor Militer 152 Baabullah Ternate, Badan Narkotika Nasional Maluku Utara serta Kepala Kantor Imigrasi Ternate dan Tobelo.
Sandi Andriyadi dalam sambutannya mengatakan, kehadiran warga negara asing di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Beragam kerja sama antar-negara dengan tujuan meningkatkan daya saing bangsa dan pembangunan perekonomian negara hadir bersamaan dengan arus lalu lintas orang asing ke Indonesia.
“Lalu lintas orang asing tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti adanya transfer pengetahuan dan peningkatan devisa, namun juga turut menghadirkan beragam ancaman. Ancaman tersebut di antaranya seperti adanya perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), cyber crime, peredaran narkoba, pencucian uang (money laundering), aksi terorisme, termasuk pelanggaran keimigrasian,” Jelasnya.
Dalam konteks penegakan hukum dan keamanan negara khususnya pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Imigrasi melalui Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik dipusat maupun di daerah.
“Keberadaan TIM PORA tersebut diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA), dan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Philipina di bagian utara, tentu menjadi wilayah yang rawan masuknya orang asing secara ilegal dengan segala ancaman yang dibawanya. Situasi tersebut mengharuskan adanya penguatan kerja intelijen dalam memperoleh informasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing,” jelasnya.
Lebih lanjut Sandi menyatakan, Kanwil Kemenkumham Malut terus berupaya melakukan upaya penegakan hukum atas pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayah Maluku Utara.
“Dan, sebagai upaya peningkatan dan penguatan pengawasan orang asing, Kantor Wilayah melalui Divisi Keimigrasian tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya penguatan kerjasama, koordinasi dan sinergitas informasi intelijen di antara sesama anggota TIM PORA yang melibatkan instansi terkait,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan