TERNATE-PM.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut menyelenggarakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Manajemen Risiko, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diikuti secara daring dan luring, Senin (20/06/2022).
Berpusat di aula Kanwil Kemenkumham Malut, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara serta Bank Mandiri. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir, dan Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, Ermin Rasyim.
Sebelumnya, Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir menyampaikan laporan ketua panitia. Selanjutnya, Kakanwil M.
Adnan dalam sambutannya, mengatakan bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh seluruh lembaga negara. Tuntutan penerapan SPIP tersebut juga melekat kepada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut.
“SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Kakanwil.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, baik melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” lanjut M. Adnan.
Unsur penting di dalam SPIP, sambung M. Adnan yaitu penilaian risiko, yang juga merupakan bagian dari pemenuhan target kinerja Kanwil Kemenkumham Malut.
Sebagai pimpinan di wilayah, Kakanwil meminta kepada seluruh jajaran kantor wilayah dan satuan kerja imigrasi dan pemasyarakatan, bahwa sebagai unit pemilik risiko yang wajib menyelenggarakan manajemen risiko. Setiap pengambilan keputusan harus berbasis pada mitigasi risiko sesuai peta risiko yang telah disusun setiap Satker.
“Oleh karena itu, pimpinan dan jajaran harus kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dan senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas pada satkernya,” pungkas Kakanwil.
Pemateri dari BPKP Malut, Dwito dan Rizal, menyampaikan teknis penilaian maturitas SPIP, dan mitigasi risiko. Selanjutnya pemateri dari Bank Mandiri memberikan materi terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan yang digelar hibrid tersebut sangat antusias diikuti oleh seluruh peserta dari Kanwil dan UPT. Peserta diberikan kesempatan berdiskusi dan bertanya terkait permasalahan yang dihadapi.
Tinggalkan Balasan