TERNATE-PM.com, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara berencana menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di tiga kabupaten dan tiga Universitas di Maluku Utara (Malut).
Ini disampaikan Kepala Seksi Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Malut, Alfajrin. Ia mengatakan, sudah kali kedua Ombudsman Maluku Utara melakukan MoU dengan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Ombudsman telah bekerjasama dengan Pemda Halsel, Pemda Pulau Morotai, Pemkot Tidore Kepulauan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi di tahun 2021 lalu.
“Selanjutnya, ada tiga kabupaten juga yang kita rencanakan penandatanganan MoU di bulan Juli nanti yakni Pemda Taliabu, Pemda Halmahera Timur dan Pemkot Ternate, yang akan berlangsung di Jakarta ” ungkapnya.
Untuk tiga universitas direncanakan melakukan penandatanganan MoU itu diantaranya Universitas Khairun (Unkhair), Universitas Nuku dan Universitas Halmahera.
“Jadi prinsipnya ketika sudah MoU antara kepala Ombudsman dengan rektor pada 19 Juli tahun 2022 nanti di Aula Nuku Kampus II Unkhair,” katanya.
Penandatangan itu sekaligus dirangkaikan dengan kuliah umum yang bakal disampaikan Hery Susanto, Anggota Ombudsman RI mewakili Kepala Ombudsman RI.
“MoU itu terkait dengan bagaimana mensinergikan dalam pengawasan pelayanan dan bagaimana menyelesaikan persoalan pelaporan masyarakat atau pelayanan yang diselenggarakan oleh mereka,” tuturnya.
Kata dia, ada poin penting juga yaitu pencegahan perilaku melawan administrasi yang terjadi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi.
“Untuk perguruan tinggi juga bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi guna mengimplementasi program MBKM, dan kehadiran Ombudsman guna melakukan sosialisasi penyadaran publik berkaitan dengan peran seperti apa dan bagaimana partisipasi publik dalam pengawasan,” bebernya.
Alfajrin mengharapkan dengan adanya MoU nanti, eksistensi lembaga itu lebih dikenal dan lebih banyak masyarakat tahu dan jika ada keluhan, akan diselesaikan melalui di luar jalur prosedur yang berlaku.
“Karena namanya penyelesaian laporan itu kan pasti ada skema-skema yang kita sepakati untuk menyelesaikan pengaduan dari masyarakat,” pungkasnya.
Selain itu, Ombudsman mendorong penetapan area pembelajaran dalam MBKM termasuk KKN Tematik. Sehingga mahasiswa menjadi agen atau orang yang dibekali tentang pengetahuan standar pelayanan.
Tinggalkan Balasan