TERNATE-PM.com, Bagian Hukum Setda Kota Ternate menyebut terjadi maladministrasi dalam surat persetujuan mutasi mantan Kadis PUPR, Risval Tri Budiyanto ke Kabupaten Halmahera Selatan. Pasalnya, dalam surat persetujuan Nomor : 824.4/38/2021, tertanggal 11 Maret 2022 itu ditandatangani Wakil Wali Kota, Jasri Usman.
Sementara, di dalam pasal 3 PP nomor 17 tahun 2020 disebutkan, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut antara lain kepada bupati/wali kota di kabupaten/kota. Itu artinya, kewenangan untuk menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS adalah Wali Kota Ternate bukan kewenangan wakil wali kota.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ternate, Toto Sunarto menyampaikan, langkah adminitrasi dilakukan Risval Tri Budiyanto tidak sesuai dengan mekanisme mutasi. Karena, di dalam Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate terdapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD) yang tugasnya mengurusi tentang kepegawaian. Di antaranya mutasi pegawai.
“Sementara BKPSDM tidak tahu terkait surat ini,” ujarnya, kepada sejumlah media, Jumat (24/6/2022).
Ditanyai terkait surat mutasi yang ditandatangi wakil wali kota memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH), Toto menyebut pihaknya masih melakukan penelusaran lahirnya surat tersebut.
“Terkait itu (PMH) masih ditelusuri, nanti ada sesi khusus terkait itu,” bebernya.
Tenanga Ahli Bidang Hukum, Mulyadi S. Awal menegaskan, kewenangan menyetujui surat mutasi adalah Waki Kota Ternate, M. Tauhid Soleman.
Mulyadi menanggapi pernyataan terkait tidak maksimalnya koordinasi antara BKPSDM dan tenaga ahli bidang hukum. Ia menyebut pernyataan itu tidak memiliki indikator yang kuat. Karena menurut dia, hubungan lembaga OPD terutama pada bagian hukum memiliki koordinatasi teknis yang intens dilakukan.
Kabag Prokoler dan Komunikasi Pimpinan, Agus Fian Jambak menambahkan, ada standar prosedur yang dilewati Risval Tri Budiyanto. Menurut Fian, seharusnya mantan Kadis PUPR Ternate itu menyurat kepada wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk ditindaklanjuti ke BKPSDM, kemudian diproses seuai dengan ketentuan.
“Yang ada, suratnya tidak sampai ke pak wali dan BKPSDM. Tiba-tiba surat itu sudah ada di meja pak wakil wali kota. Ini yang sementara ditelusuri teman-teman di BKPSDM bagaiman sampai surat ini ada. Apakah dari okunum di dinas tersebut atau pihak internal,” ujarnya.
Lanjut Fian, sanksi administrasi surat tersebut sudah ada yakni pembatalan mutasi dari BKPSDM Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dijelaskan, Risval Tri Budiyarto saat ini masih berstatus pegawai ASN Kota Ternate. Untuk itu, kata Fian, dia (Risval) masih berkawajiban melakukan tugas sebagai ASN di Kota Ternate.
Selain itu, Risval juga masih menjalani masa hukuman disiplin, jadi mekanisme permohonan mutasi belum bisa diajukan.
Tinggalkan Balasan