TERNATE-PM.com, Kejelasan izin pembangunan lapak di Kelurahan Kota Kota Terbaru, Kecamatan Ternate Tengah semakin ruwet. Pasalanya, Dua Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kota Ternate yakni Desperindag dan PUPR saling berbeda pandangan terkaid lapak yang sudah rampung dibangun.
Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate membangun lapak di Kelurahan Kota Baru, oleh Dinas PUPR dianggap nekat karena tidak memiliki izin dan melanggar tata ruang.
Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Ternate, Musli Mohammad mengatakan, pihaknya hanya mengurus peruntukkan ruang tapi pemanfaatannya adalah kewenangan dari Disperindag, karena memang masih kawasan jasa dan perdagangan, namun tidak semua jasa dan perdagangan boleh dimanfaatkan untuk berjualan.
“Sejauh ini belum ada izin permohonan yang masuk. Kalau surat permohonan masuk kita akan melakukan pembahasan dari aspek kesesuaian ruangnya,” bebernya.
Sementara, Plt. Kepala Dinas Perindag Kota Ternate, Muhlis S. Jumadil mengatakan izin lapak Pasar Kota Baru memang tanggungjawab ada di tata ruang PUPR.
“Persoalan izin bukan di Disperindag, harusnya ada di PUPR. Terkecuali itu wilayah pasar dan bukan persoalan wilayah, tapi ini tanah milik pemerintah,” katanya, Jumat (1/7/2022).
Menurutnya, kalau selama pedagang membangun di atas tanah pemerintah dan melalui proses yang baik tidak menjadi masalah. Justru, kata dia, ada pemasukan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Namun prosesnya bangun lapak ini yang punya izin dari tata ruang,” cetusnya.
Tinggalkan Balasan