TERNATE-pm.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) mengikuti kegiatan Seminar Nasional dalam rangka menyambut Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-77 secara Virtual melalui zoom meeting yang diterpusat di Graha Pengayoman, Senin (18/07/2022).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan, Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,Ignatius M T Silalahi berserta Pejabat Administrator dan Staff.
Menkumham, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya mengatakan, bahwa kebersamaan dari setiap anggota dan pimpinan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyampaikan empat poin penting yang harus dilaksanakan insan Kemenkumham.
“Kebersamaan yang harus diciptakan dan dijaga yaitu: Kesatu, adanya sense of belonging terhadap Kementerian Hukum dan HAM, kemudian insan Kemenkumham tidak egois, saya selalu mengatakan tentang sinergitas, dengan pimpinan, dengan bawahan, dan dengan kolega-sejawat,” ujarnya.
Ketiga adalah kerendahan hati, menurutnya, Kemenkumham memiliki anggota yang berbeda-beda karakteristiknya, kerendahan hati akan menghindarkan munculnya rasa benci, iri hati, dan timbulnya kelompok yang tersegmentasi.
“Dan yang keempat adalah semangat kekeluargaan. Setiap Insan Pengayoman memiliki peran dan sumbangsih yang berbeda-beda. Perbedaan peran dan sumbangsih ini jangan sampai membuat gesekan negatif yang berdampak pada perpecahan, namun perbedaan itu harus diikat dalam satu simpul yang kuat sehingga akan saling melengkapi,”ucapnya.
Lebih lanjut Yosana menegaskan, dalam mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dan berakhlak, diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.
“Kemenkumham telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sejak tahun 2015. Pengukuran indeks ini bukan hanya sebagai tools evaluasi, tapi juga wujud nyata keterlibatan pengguna layanan guna menghasilkan kebijakan yang partisipatif, dan Proses perbaikan layanan menjadi tanggung jawab bersama. Pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, agar layanan Kemenkumham menjadi layanan yang partisipatif, inklusif, dan adaptif,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan