TERNATE-pm.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota Ternate dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) melakukan pemutakhiran dan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pasalnya, setiap tahun PBB ditargetkan mencapai Rp6 miliar untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi hanya menyentuh angka Rp4 miliar. Sementara, objek PBB Kota Ternate kurang lebih 46 ribu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin Wahid mengatakan, jika disandingkan dengan Kota Buting, Sulawesi Utara yang jumlah objek pajaknya hampir sama dengan Kota Ternate, tapi mampu mencapai 14 miliar setiap tahun.
Ia menerangkan, setelah pengalihan pajak pratama dari pemerintah pusat ke daerah sejak 2017, BP2RD belum melakukan validasi atau pemutakhiran data PBB dan penilaian kembali Nilai Objek Tanah (NOT), sehingga nilai jual tanah tidak berubah. Padahal, nilai tanah sudah bergeser.
“Itu yang mempengaruhi nilai PBB dan biaya perolehan hak atas tanah, karena nilai jual belih sandarannya pada objek yang paling kecil. Misalnya, nilai objek kena pajak per meter 50 ribu, nilai jual beli juga harus demikian, makan potensi kelihangan pajak biaya perolehan hak atas tanah juga cukup besar,” ujarnya, saat ditemui beberapa waktu lalu di halaman Kantor DPRD Ternate.
Ia bilang, pemerintah kota perlu menilai kembali NOT di area tertentu, sehingga potensi kehilangan PAD sekitar 10 miliar lebih bisa setiap tahun bisa diatasi.
Mubin menyebut, sejauh ini tidak ada upaya pemerinta kota dalam perbaikan untuk menggonjot PAD dari sektor PBB.
“Tidak ada upaya ke arah situ, bertahun-tahun kami sudah menyampaikan ke pemerintah kota,” sebutnya.
Untuk mengurai itu, kata dia, tahun ini DPRD sudah meploting program validasi data dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
“Kami yakin kalau program ini berjalan akan memberikan kontrobusi PAD yang sangat besar,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan