TERNATE-pm.com, Ratusan Pegawai Perusahaan Air Minum (PAM) Ake Gaale Ternate kembali berunjuk rasa menuntut Dewan Direksi diganti.
Unjuk rasa itu buntut dari kekecewaan kepada Wali Kota Ternate, M Tauhdi Soleman yang enggan mengambil sikap evaluasi terhadap jajaran direksi PAM Ake Gaale.
Aksi dimulai sekira pukul 09.00 WIT di kantor PAM Ake Gaale, Senin (19/11/2022) itu diwarnai dengan pengembalian sejumlah fasilitas pelayanan seperti mobil tangki, cangkul, linggis dan alat penyetelan air.
Selain itu, sikap protes dipicu dari surat panggilan yang dilayangkan pihak direksi kepada 203 karyawan PAM Ake Gaale. Paslnya, surat tersebut dianggap sebagai ancaman.
“Setelah kami baca surat panggilan itu, ada indikasi seolah perusahaan ini milik pribadi direksi. Ini kan perusahaan pemerintah,” ujar Koordinator Aksi Syarif Hodu.
“Ini panggilan kedua, katanya panggilan ketiga langsung ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kenapa mereka lakukan itu?,” sambungnya.
Kepala Seksi Hubungan Langganan PAM Ake Gaale itu menyatakan, semua karyawan menginginkan agar direksi dievaluasi. Tapi sampai saat ini belum ada langkah tegas dari Wali Kota Ternate.
Ia menjelaskan, bersandar pada beberapa poin tuntutan yang disampaikan pada aksi satu bulan lalu, Wali Kota Ternate akan mengevaluasi secara keseluruhan termasuk gaji. Namun, menurut mereka masih ada yang tidak beres.
“Katanya akan memulai dari nol. Tapi ternyata, gaji mereka (direksi) dari 5×gaji tertinggi diturunkan menjadi 3,75×gaji tertinggi karyawan. Semua gaji PDAM di republik ini, 2,5×gaji tertinggi. Kenapa mereka masih pertahankan diangkat 3,75, ada apa? Sementara kondisi perusahaan seperti ini (dalam polemik),” tanya Syarif.
Dirinya menyebut, wali kota sebagai Kuasa Pemilim Modal (KPM) mestinya sudah tidak lepas tangan atas tuntutan ratusan karyawan PAM Ake Gaale.
“Katanya pak wali tidak bisa campur terlalu jauh persoalan PAM, karena PAM bukan ASN. Artinya kami di PAM Ternate ini setiap hari melayani masyarakat Halbar begitu. Siang malam, kami (petugas) melayani itu masyarakatnya pak wali kota. Kenapa beliau diamakan seperti ini,” tanya Syarif dengan nada tinggi.
“Kami seluruh karyawan jujur sangat kecewa dengan pak wali kota. Sampai hari ini kenapa tidak mengevaluasi direksi. Apa dengan semua ini,” tandasnya.
Syarif menegaskan, langkah yang diambil ratusan karyawan dengan berkantor di PO Skep sudah siap dengan kensekuensi tidak terbayarkan hak mereka (gaji).
“Silahkan mereka mau bayar gaji kami atau tidak. Tapi, intinya direksi harus dicopot,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan