TERNATE-pm.com, Wali Kota M. Tauhid Soleman menepis isu dugaan keterlibatan dirinya menerima suap pembangunan RSUD Kota Ternate.

Wali kota mengatakan, informasi yang dituduhkan kepadanya tidak benar.

“Isu tra (tidak) benar. Sama sekali tidak benar. Torang jaga integritas,” ujarnya, Senin 8 Januari 2024.

Manta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate itu menekankan bakal ada upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menyampaikan informasi tidak benar ihwal dirinya menerima suap.

“Insha Allah ada,” singkatnya.

Sebelumnya, Mahasiswa Pemerhati Hukum Maluku Utara (Maperhum-Malut) mengadukan wali kota di KPK lewat unjuk rasa Selasa, 2 Januari 2024 kemarin.

Maperhum-Malut menyebut dugaan suap PT Wijaya Karya (WIKA) terhadap Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, pimpinan OPD, serta pimpinan DPRD dan beberapa anggota.

Koordinator lapangan (Korlap), Alfian Sangaji mengatakan, dugaan suap itu senilai Rp20 miliar dengan tujuan mempercepat dokumen untuk pembangunan RSUD Kota Ternate, dianggarkan senilai Rp1,69 Triliun.

Alfian menerangkan, proyek tersebut saat ini sudah sampai pada tahap perlengkapan dokumen administrasi yang harus disiapkan dan di lengkapkan Pemerintah Kota Ternate.

“Demi mempercepat dokumen administrasi sebagai syarat pengerjaan proyek tersebut, PT WIKA diduga berikan suap Kepada Wali Kota Ternate dan beberapa pimpinan DPRD sebagai pelicin yang nilainya hampir Rp20 miliar,” ungkap Alfian dalam orasinya.

Alfian juga mempertanyakan status penganggaran perencanaan pembangunan RSUD Kota Ternate yang tak jelas.

Apakah nilai Rp1,69 triliun itu menggunakan dana PT WIKA atau dianggarkan melalui pinjaman Pemkot Ternate ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ataukah bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).