poskomalut, Gebrakan di awal pemerintahan Bupati Morotai Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Cristian Pawane, salah satunya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
Dari kinerja tersebut, Rusli-Rio berhasil membongkar penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Sehingga, beberapa kepala desa diberikan sanksi berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Selain itu, dari keberhasilan pencegahan keuangan desa tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI langsung memberikan piagam penghargaan terhadap Bupati Rusli Sibua, sebagai kepala daerah yang berhasil melakukan pencegahan dan meminimalisir penyimpangan keuangan desa.
Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani, mewakili Kejaksaan Agung RI dan diterima Pemda Morotai.
Kabag Humas Pemda Morotai Iwan Muraji kepada media ini mengatakan, kehadiran tokoh penegak hukum tertinggi di bidang intelijen tersebut menjadi bukti pengakuan nasional atas konsistensi kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi cerminan nyata bahwa kebijakan Bupati dalam melakukan pembinaan, pengawasan, hingga pemberdayaan para kepala desa merupakan langkah maju dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,” jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa dengan pendekatan tegas namun persuasif, Bupati Rusli Sibua memastikan dana desa tidak hanya sampai ke masyarakat, tetapi juga digunakan secara tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara, Bupati Rusli usai menerima penghargaan itu menyampaikan bahwa penghargaan tersebut milik masyarakat Morotai sehingga harus dikawal dengan baik,
“Penghargaan ini adalah milik kita semua. Kepala desa, perangkat daerah, hingga masyarakat yang bersama-sama menjaga integritas dalam penggunaan dana desa. Tanpa komitmen bersama, tidak mungkin kita bisa sampai pada pengakuan nasional seperti ini,” ujar Rusli beberapa waktu lalu.
Ia mengaku bahwa keberhasilan ini juga semakin menguatkan posisi Morotai sebagai daerah yang berkomitmen pada prinsip good governance.
Langkah-langkah strategis yang diambil Bupati, mulai dari pembinaan berkala terhadap aparatur desa, pelatihan manajemen keuangan, hingga koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum, telah menciptakan iklim pemerintahan desa yang lebih tertib dan transparan.
Tinggalkan Balasan