poskomalut, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, mengajak seluruh paguyuban pekerja di kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memicu konflik sosial.

Ajakan tersebut disampaikan saat deklarasi damai bersama para ketua paguyuban pekerja IWIP yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan mengusung tema “Memperkokoh Kerukunan dalam Bingkai Kebhinekaan dan Utamakan Persaudaraan di Bumi Fagogoru”. Kapolda memimpin langsung deklarasi tersebut, didampingi Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Fiat Dedawanto, serta sejumlah pejabat utama Polda Maluku Utara.

Turut hadir pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Halmahera Tengah, para kepala desa, ketua pemuda, serta para ketua paguyuban.

Kapolda mengatakan, deklarasi damai tersebut merupakan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Halmahera Tengah.

Menurutnya, Halteng merupakan daerah dengan latar belakang suku, budaya, agama, dan asal daerah yang beragam. Keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan, bukan justru menjadi pemicu perpecahan.

“Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan harus menjadi perekat dalam memperkuat persaudaraan dan kebersamaan. Seluruh masyarakat yang tinggal, bekerja, dan mencari kehidupan di wilayah Maluku Utara memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian daerah,” kata Arif.

Ia juga mengingatkan seluruh paguyuban agar berperan aktif menjadi bagian dari solusi ketika muncul persoalan di tengah masyarakat. Para ketua paguyuban diminta membangun komunikasi dengan anggotanya serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Kapolda menegaskan, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi, dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.

“Apabila terjadi permasalahan, agar diselesaikan melalui komunikasi, dialog, musyawarah, serta mekanisme hukum yang berlaku. Seluruh masyarakat diimbau untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan serta merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

Arif menambahkan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata-mata tugas kepolisian. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar situasi yang aman dan kondusif dapat terus terpelihara.

Karena itu, ia berharap deklarasi damai tidak berhenti pada pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama, tetapi benar-benar diwujudkan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan semangat berbeda suku, berbeda budaya, tetapi tetap satu saudara. Bersama kita jaga Halmahera Tengah, bersama kita jaga Maluku Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, mengatakan keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan sekaligus kekuatan daerah yang harus dijaga bersama.

Menurutnya, masyarakat dari berbagai daerah di Nusantara telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan pembangunan Halmahera Tengah. Mereka hidup berdampingan, bekerja, membangun keluarga, mengembangkan usaha, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

“Kita hidup berdampingan, bekerja bersama, membangun keluarga, mengembangkan usaha, serta turut memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini,” katanya.

Ia menegaskan, Halmahera Tengah merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang asal-usul, suku, agama, maupun budaya.

“Oleh karena itu, perlu kita tegaskan bahwa Halmahera Tengah adalah rumah kita bersama. Tidak ada perbedaan asal-usul, suku, agama, maupun budaya yang boleh menjadi alasan untuk memecah belah persaudaraan di antara kita,” sambungnya.

Ahlan berharap deklarasi damai tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi komitmen moral, sosial, dan kebangsaan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mengajak seluruh paguyuban menjadi perekat persatuan, menghindari provokasi yang dapat memicu konflik sosial, serta membangun budaya saling menghormati dan menghargai.

“Mari kita jadikan setiap paguyuban sebagai perekat persatuan dan persaudaraan. Mari kita hindari segala bentuk provokasi dan tindakan yang dapat memicu konflik sosial. Mari kita bangun budaya saling menghormati dan menghargai,” pungkasnya.

Mag Fir
Editor